Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus berupaya mendorong kemajuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui Rapat Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Sultra, yang digelar di Kendari pada Senin (16/12/2024).
Rapat ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pejabat pemerintah daerah hingga lembaga keuangan dan perbankan. Sekretaris Daerah Sultra, Asrun Lio,, yang mewakili Penjabat Gubernur Sultra, Komjen Pol. (Purn) Andap Budhi Revianto, membuka secara resmi rapat tersebut.
Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas kehadiran para peserta yang mencerminkan komitmen bersama dalam memajukan BUMDes di Bumi Anoa.
“Partisipasi aktif kita semua menunjukkan dedikasi nyata dalam memajukan BUMDes. Kami berharap melalui rapat ini, BUMDes di Sultra dapat semakin berkembang dan memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Asrun Lio.
Sekda juga menjelaskan bahwa TPAKD telah terbentuk di 17 kabupaten/kota se-Sultra. Salah satu program unggulan yang akan dilaksanakan adalah pembentukan warung ketahanan pangan di setiap BUMDes yang aktif.
Program ini diharapkan dapat menjadi penopang sektor pertanian di desa sekaligus mendorong BUMDes menuju kemandirian.
Di Sultra, tercatat ada sekitar 1.500 BUMDes dari total 1.909 desa. Namun, sebagian besar BUMDes belum memiliki badan hukum.
Menyikapi hal ini, pemerintah akan fokus pada peningkatan kapasitas BUMDes, termasuk melalui penyediaan layanan keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dan investasi.
Asrun Lio menekankan pentingnya akses keuangan bagi masyarakat desa.
“TPAKD harus menjadi sarana edukasi dan inklusi keuangan. Langkah ini tidak hanya memberikan kemudahan layanan keuangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru yang berdampak pada penguatan ekonomi daerah,” jelasnya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa literasi keuangan harus dimulai sejak dini dan terus ditingkatkan.
Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha, dan komunitas pendidikan menjadi kunci untuk menciptakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Rapat kerja TPAKD ini, menurut Asrun, dirancang untuk menyatukan program kerja yang terpadu dan terarah.
“Melalui diskusi dan berbagi praktik terbaik, kami yakin dapat merumuskan strategi konkret untuk mempercepat akses keuangan di daerah,” tuturnya.
Ia juga mengajak seluruh peserta rapat untuk aktif berbagi ide dan pengalaman demi merancang solusi yang aplikatif bagi masyarakat desa di Sultra.
“Kesempatan ini harus dimanfaatkan untuk belajar, berkembang, dan bekerja sama demi meningkatkan akses keuangan yang lebih baik bagi masyarakat,” tambahnya.
Rapat kerja ini turut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, Kepala OJK Sultra, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sultra, Direksi Bank Pembangunan Daerah, serta perwakilan tim TPAKD kabupaten/kota.
Kehadiran para pemangku kepentingan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam pengembangan ekonomi desa melalui peran BUMDes.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
