Kendari, Sultrademo.co – Asisten I Sekretariat Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, mewakili Pj Wali Kota Kendari, membuka acara Sosialisasi Partisipasi Publik terhadap Rencana Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kepatuhan Hukum dalam Pembentukan Perundang-undangan dan pelaksanaan prinsip Restorative Justice.
Acara ini berlangsung di Aula Samaturu, Balai Kota Kendari, dan dihadiri oleh para Lurah se-Kota Kendari.
Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkuat partisipasi publik serta kepatuhan hukum dalam proses perundang-undangan. Diharapkan, kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai rencana Perpres yang terkait dengan kepatuhan hukum serta penerapan restorative justice.
Amir Hasan menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan langkah awal yang penting dalam proses pembentukan dan penerapan kebijakan publik yang lebih baik.
“Pemerintah Kota Kendari berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perumusan kebijakan, guna memastikan bahwa kepentingan dan hak-hak warga negara tetap terjaga, ” katanya. Rabu, (14/08/24).
Amir Hasan juga menekankan pentingnya peran para lurah dan camat se-Kota Kendari dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing dengan mengedepankan komunikasi dialogis dan musyawarah.
Selain itu, ia mengingatkan para camat dan lurah untuk selalu mematuhi hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama di bidang pertanahan, tanpa meminta imbalan apa pun.
Lebih lanjut, Amir Hasan menyatakan bahwa Pemerintah Kota Kendari terus mendukung kerjasama dan sinergi dengan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan penyuluhan hukum.
“Kegiatan sosialisasi ini diharapkan menjadi landasan yang kuat untuk membangun kebijakan yang lebih baik dan lebih inklusif di masa depan, ” harapnya.
Laporan : Hani
Editor : UL
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
