Bapenda Konut Gelar Rapat Evaluasi Penerimaan PBB-P2 dan PBB-P3

Ketgam: Wakil Bupati Konut, H. Abu haera saat memberikan sambutan

Laporan: Supriyadin Tungga

Konawe Utara, Sultrademo.co – Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara (Konut) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus melakukan stimulus dan pembenahan wajib pajak mulai dari sektor perdesaan dan perkotaan atau dikenal degan PBB-P2 maupun pada sektor perkebunan, perhutanan dan pertambagan yakni PBB-P3

Bacaan Lainnya
 

Stimulus tersebut dituangkan dalam kegiatan rapat evaluasi dan rekonsiliasi optimalisasi penerimaan PBB-P2 dan PBB-P3, Digelar di aula kantor Bupati Konawe Utara lantai 1, Rabu, (22/06/2022)

Turut hadir pada kegiatan tersebut. Wakil Bupati Konut, Asisten 1, unsur pimpinan OPD, pimpinan PT. SPL, PT. DJL, para camat, desa, dan masyarakat

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Konut, Supardi mengungkapkan terlaksananya kegiatan evaluasi dan rekonsiliasi ini di dasari oleh UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah

Sebagaimana dimaksudkan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan

selain itu, untuk melahirkan data PBB-P2 dan PBB-P3 yang akurat sehingga kata Supardi bisa dijadikan sebagai acuan di dalam melakukan langkah-langkah penanganan penagihan dan penyelesaian pajak kepada pelaku usaha yang bersangkutan untuk menyelesaikan kewajiban dalam pembayaran PBB-P2 dan PBB-P3 serta untuk mengetahui beban pembayaran pajak PBB-P3 yang mesti harus dibayarkan

“PBB-P2 dan PBB-P3 daerah dan pusat ini wajib dibayarkan oleh yang terlibat dalam perusahaan, karena dari situlah pemerintah daerah baru mendapatkan dana bagi hasil,” kata Supardi dalam sambutanya

Dari kendala pajak terhitung sejak 2009 hingga 2022 PBB-P3 Supardi mengungkapkan menemukan beberapa perusahaan perkebunan sawit yang belum melakukan pembayaran pajak atau menunggak di taksir kurang lebih 4 Miliar

Olehnya itu melalui kegiatan ini dirinya berharap agar melahirkan solusi atas kendala-kendala yang dilahirkan, selain itu dirinya juga memintah agar kerja sama pihak perusahaan degan pemerintah daerah Konawe Utara terus bersinergi untuk menciptakan taat pajak semata untuk mensejahterakan rakyat dan pengembangan pembangunan daerah

“Kita berharap kepada pemerintah kecamatan dan desa agar membantu pemerintah daerah dalam melakukan pendataan serta melakukan langka-langka agar masyarakat bisa taat terhadap pajak,” tukasnya

Sementara itu, wakil bupati Konut H. Abu Haera mengungkapkan dalam rangka mengoptimalisasi pendapatan daerah melalui PBB-P2 dan PBB-P3 untuk digunakan penganggaran dalam pengembangan pembangunan daerah Konawe Utara

Selain itu, melalui taat pajak tersebut Konawe Utara dapat mempertahankan WTP yang ke lima kali kembali biasa diraih

Untuk itu pihaknya berharap kepada seluru pihak yang terlibat agar lebih memperhatikan pembayaran PBB-P2 dan PBB-P3 agar tidak telat, meminta kepada seluruh kepala daerah tingkat camat dan desa agar mampu menjadi pengontrol di wilayah masing-masing

Diakhir sambutanya, wakil bupati juga melaporkan bahwa di tahun 2023 mendatang pihak Pemda konut sudah akan menerima dana bagi hasil dari perusahaan sawit, hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan saat Pemda konut melakukan kunjungan di Jakarta.

 
Editor: UL

Pos terkait