Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Kota Kendari terus mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, khususnya pada sektor pengawasan dan pencegahan korupsi. Salah satu langkah yang dilakukan melalui Inspektorat Daerah Kota Kendari dengan menggelar bimbingan teknis (bimtek) dan sosialisasi penggunaan Aplikasi Monitoring Oversight Korupsi dan Reformasi Administrasi (MOKORA), Senin (9/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Kendari tersebut dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Amir Hasan, mewakili Wali Kota Kendari. Sebanyak 210 peserta yang merupakan penanggung jawab atau Person in Charge (PIC) MOKORA dari berbagai perangkat daerah turut ambil bagian.
Peserta berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD), bagian Sekretariat Daerah, kecamatan, kelurahan, puskesmas hingga satuan pendidikan negeri maupun swasta.
Dalam sambutannya, Amir Hasan mengapresiasi inovasi Inspektorat Daerah Kota Kendari yang menghadirkan MOKORA sebagai Super Apps untuk mengintegrasikan berbagai layanan dan instrumen pengawasan pemerintahan dalam satu platform digital.
Menurutnya, aplikasi tersebut menjadi langkah strategis dalam mempermudah pelayanan pengawasan, meningkatkan efektivitas monitoring, memperkuat upaya pencegahan korupsi, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Ia berharap MOKORA tidak sekadar menjadi inovasi digital, tetapi dapat diterapkan secara berkelanjutan dan terus dikembangkan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan Kota Kendari yang lebih baik.
“MOKORA merupakan platform digital terintegrasi yang menghimpun berbagai layanan dan instrumen pengawasan dalam satu aplikasi,” ujar Amir.
Ia menjelaskan, MOKORA memiliki sejumlah fitur unggulan, di antaranya layanan Surat Keterangan Bebas Temuan (SKBT), monitoring Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), pengelolaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), konsultasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara daring, hingga Whistleblowing System (WBS).
Melalui fitur-fitur tersebut, aparatur pemerintah diharapkan dapat mengakses layanan pengawasan secara lebih mudah, cepat, transparan, dan tertib administrasi.
Pada pelaksanaan bimtek kali ini, materi secara khusus difokuskan pada penggunaan fitur SKBT. Para PIC dari masing-masing perangkat daerah diberikan pemahaman mengenai mekanisme pengajuan, proses verifikasi hingga tahapan penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan secara digital.
Dengan pemahaman tersebut, proses pelayanan SKBT diharapkan semakin efektif, transparan, serta mampu meminimalkan berbagai kendala administrasi.
Amir juga mengingatkan seluruh peserta agar mengikuti kegiatan dengan serius sehingga dapat mengimplementasikan sekaligus mengoordinasikan penggunaan MOKORA di lingkungan kerja masing-masing.
Ia menekankan pentingnya kelengkapan dan keabsahan data yang disampaikan, serta koordinasi aktif dengan Inspektorat Daerah apabila ditemukan kendala dalam penerapan layanan digital.
Kepada Inspektorat Daerah, Amir meminta agar pendampingan, monitoring, dan evaluasi terus dilakukan untuk memastikan aplikasi MOKORA benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh perangkat daerah.
” Keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga membutuhkan komitmen dan kesungguhan seluruh aparatur dalam menjalankannya,” tegas Amir Hasan.
Ia mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) menjadikan MOKORA sebagai bagian dari upaya membangun budaya kerja pemerintahan yang tertib administrasi, transparan, berintegritas, dan bertanggung jawab.
“Jabatan yang kita emban hari ini sifatnya sementara dan suatu saat akan dipertanggungjawabkan. Karena itu, saya selalu mengingatkan diri sendiri dan kita semua agar menghindari perbuatan-perbuatan tercela, terutama yang berkaitan dengan masalah administrasi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Kendari Nomor 100.3.4/1490 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kendari.
Sebanyak 210 peserta mengikuti kegiatan ini dengan menghadirkan narasumber sekaligus fasilitator dari Inspektorat Daerah Kota Kendari. Materi yang diberikan mencakup penjelasan teknis penggunaan aplikasi, terutama mekanisme pelayanan melalui fitur SKBT.
Panitia berharap seluruh peserta mampu memahami sistem dan prosedur penggunaan MOKORA sehingga dapat menerapkannya secara optimal di instansi masing-masing.
Adapun pembiayaan kegiatan bersumber dari APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kota Kendari.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Kendari berharap penerapan digitalisasi layanan pengawasan semakin memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah, meningkatkan kepatuhan administrasi, serta menutup celah terjadinya penyimpangan.
Optimalisasi MOKORA diharapkan menjadi salah satu fondasi dalam mewujudkan pemerintahan Kota Kendari yang semakin transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
