DLHK Mulai Uji Coba Angkut Sampah dari Rumah ke Rumah

Ketgam : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nismawati

Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melalu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kendari (DLHK) Kota Kendari saat ini tengah melakukan uji coba pengangkutan sampah dari rumah ke rumah.

Hal ini dilakukan sebagai langkah awal program pemerintah untuk menghilangkan TPS (Tempat Pembuangan Sampah) di beberapa jalan poros di Kota Kendari.

Bacaan Lainnya
 

Kepala Dinas DLHK Kota Kendari, Nismawati mengatakan, untuk mendukung program tersebut pihaknya bersinergi dengan staff kelurahan beserta RT/RW di masing-masing Kelurahan yang nantinya akan membentuk komunitas peduli lingkungan yang akan mengambil sampah dari rumah warga.

“Jadi kita bersinergi dengan staff kelurahan beserta RT/RW. Kita sudah sosialisasi di 65 Kelurahan nanti RT/RWnya yang akan menyampaikan ke masyarakatnya,” katanya, Rabu (22/6/2022).

Setelah mengambil sampah dari rumah warga, komunitas peduuli lingkungan tersebut akan menuju ke lokasi titik pertemuan antara mobil pengangkut sampah yang sudah terlebih dahulu ditentukan.

“Nanti ada titik pertemuannya dengan mobil.
Untuk penjemputan sampah dari rumah ke rumah sudah dilakukan dibeberapa titik yang menjadi lokasi uji coba,” ungkap Nisma.

Disinggung soal keluhan masyarakat atas uji coba yang dilakukan oleh pihak pemkot, Nismawati menuturkan sejauh ini belum ada warga yang mengeluhkan hal tersebut. Sebab menurutnya, pada saat melakukan sosialisasi justru masyarakat sendirilah yang mengajukan untuk menghilangkan TPS yang ada.

“Justru masyarakat sendiri yang mengajukan untuk menghilangkan tps yang ada. Jadi pembongkaran itu tidak serta merta kita lakukan sendiri, kita tidak inisiatif sendiri. kita Koordinasi dengan pihak kelurahan, kita rapatkan dulu dengan RT/RW kapan mereka siap,” tuturnya.

“Namun bagi kelurahan yang masih banyak pertimbangannya kita belum bongkar. Karena kalau membongkar TPS tanpa solusi, tujuan kita tidak akan tercapai. Dalam hal pembongkaran harus satu bahasa antara pihak kelurahan dengan DLHK,” tambahnya.

Sedang terkait retribusi untuk pengangkutan sampah dari rumah ke rumah, Nismawati menyatakan jika sesuai dengan Perwali tahun 2009, maka ada kewajiban masyarakat untuk membayar retribusi tersebut.

“Tapi kebijakan pak Wali itu dihilangkan dan dikembalikan di kelurahan dengan membentuk komunitas peduli lingkungan. Nanti mereka yang bisa menarik di masyarakat yang dijemput sampahnya nanti uangnya itu untuk operasional yang melakukan penjemputan sampah dari rumah ke rumah,” jelasnya.

“Retribusinya masih dalam proses sesuai UU no 01 tahun 2022 dan akan berlaku di tahun 2024. Kita berharap di kelurahan menyesuaikan kemampuan masyarakat dan kebutuhan pengelolaan sampahnya tidak memberatkan ke masyarakat tapi bisa mencukupi untuk pengelolaan sampah. Jadi tidak ada penetapan yang pasti karena masyarakat beda-beda kemampuannya,” tutup Nismawati.

Laporan : Hani
Editor : UL

 

Pos terkait