Kendari, Sultrademo.co – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Kendari menyambut positif wacana pengalihan pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya tenaga pendidik, kepada pemerintah pusat.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Saemina, menilai kebijakan tersebut dapat menjadi angin segar bagi pemerintah daerah karena berpotensi mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Saemina, saat ini terdapat sejumlah tenaga pendidik berstatus PPPK yang bertugas di lingkungan Dikbud Kota Kendari. Selain itu, pegawai PPPK juga tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis lainnya.
Ia mengatakan, apabila seluruh pembiayaan gaji PPPK dapat diakomodasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah akan memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
“Kalau pusat yang mengakomodir semua, ya alhamdulillah saja. Berarti akan mengurangi beban dari pemerintah daerah,” ujar Saemina, Kamis, (05/11/26).
Ia menjelaskan, pembiayaan gaji PPPK merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pasalnya, belanja pegawai membutuhkan alokasi anggaran yang tidak sedikit dan harus tetap diseimbangkan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Dengan adanya kemungkinan pengambilalihan pembiayaan oleh pemerintah pusat, anggaran daerah yang selama ini dialokasikan untuk membayar gaji PPPK berpeluang dimanfaatkan untuk mendukung program prioritas lainnya.
Terlebih, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Meski demikian, Saemina menegaskan bahwa wacana tersebut masih menunggu kepastian kebijakan dari pemerintah pusat.
Termasuk di dalamnya mekanisme teknis serta pembagian tanggung jawab pembiayaan gaji PPPK antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Jika kebijakan tersebut benar-benar direalisasikan, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan daerah sekaligus memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
