Mendagri, Tito Karnavian (Foto: JGS/Frans Patadungan; Kemendagri; Kumparan © 2020)

Kendari, Sultrademo.co – Ramadio, Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Buton Utara dicopot enam hari setelah dilantik, sebabnya pada Rabu 30 Oktober 2020 lalu, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, melayangkan surat kepada Menteri Dalam Negeri yang menyoal polemik hukum pada penjabat eksekutif di Kabupaten Buton Utara (Butur) itu.

Surat bernomor 132.74/4830 tertanggal 30 September 2020 itu mengenai usulan pemberhentian Ramadio sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Buton Utara, menggantikan sementara Abu Hasan yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara sejak 26 September 2020 lalu.

“Surat Gubernur Ali Mazi itu ditanggapi serius oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang segera memberhentikan Ramadio dari mandat sebagai Plt. Bupati Buton Utara. Ramadio sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Buton Utara” ungkap Jubir Gubernur Sultra Ilham Q. Moehiddin dalam rilis tertulis.

Mewakili Mendagri, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, menyatakan bahwa pemberhentian tersebut terkait kasus pencabulan yang didakwakan kepada Ramadio, sesuai Surat Kejaksaan Tinggi Sultra tertanggal 30 September 2020, sebagai lampiran pada surat Gubernur Sultra Ali Mazi. Ramadio didakwa primair, subsidair, dan lebih subsidair dengan Pasal 81 Ayat (2) UU No.35/2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak Rp.5 miliar.

Baca Juga :  Kampanyekan PKBR, Kelompok Kegiatan Sekolah Jadi Target Dinas Dalduk Kota Kendari

Mempertimbangkan proses hukum yang sedang berjalan untuk kasus tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasa Pasal 83 Ayat (1) UU No.23/2016 tentang Kepala Daerah, ditegaskan bahwa Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Langkah yang ditempuh Gubernur Ali Mazi dan Mendagri itu untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Buton Utara. “Ini sampai proses hukum yang bersangkutan selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap,” tegas Gubernur Ali Mazi.

Untuk mengisi kekosongan penjabat kepala daerah, melalui Dirjen Otoda Kemendagri, saat ini menugaskan penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Bupati Buton Utara, sampai Kemendagri menunjuk Penjabat Sementara (Pjs.) Bupati Buton Utara.

Laporan : Ilfa

Editor : MA

Komentar