JaDI Koltim Imbau Masyarakat Kawal Proses Pilkada 2020

  • Whatsapp

Kendari, sultrademo.co – Pasca Pemilihan Umum tahun 2019 yang lalu, bangsa kita Indonesia akan kembali melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak Tahun 2020. Penyelenggara Pemilu baik KPU dan Bawaslu harus kembali bekerja secara ekstra keras untuk menghadapi Pilkada yang akan dilakukan secara serentak pada tahun 2020 mendatang agar penyelenggaraan Pilkada 2020 tersebut berjalan sukses sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung dan demokratis.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia tahun 2020 akan digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021. Pilkada serentak 2020 merupakan Pilkada serentak gelombang keempat (2015, 2017, 2018) yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan 9 Desember 2015. Total daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 adalah sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota di seluruh Indonesia. Salah satu dari 7 Kab/Kota di Sulawesi Tenggara yang akan menggelar Pilkada serentak 2020 adalah Kabupaten Kolaka Timur, dimana sebelumnya Kolaka Timur untuk pertama kalinya pernah melaksanakan Pilkada serentak tahun 2015 yang lalu. Agenda politik ini dilaksanakan sebagai konsekuensi diterapkannya undang-undang tentang Pilkada serentak.

Bacaan Lainnya

Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Koltim Adly Yusuf Saepi mengajak dan menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Kolaka Timur untuk bersama-sama satukan tekad untuk mengawal jalannya proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Kolaka Timur tahun 2020 mendatang, mulai dari tahapan awal hingga akhir agar berjalan sesuai amanah undang-undang dengan asas pemilihan LUBER JURDIL: Langsung (pemilih memberikan suaranya tanpa perantara), Umum (semua rakyat Indonesia wajib memilih), Bebas (Pemilih memberikan suaranya tanpa paksaan orang lain), Rahasia (pilihan pemilih dijamin tidak diketahui orang lain), Jujur (semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus jujur tidak curang), Adil (semua pihak yang terlibat dalam pemilu diperlakukan sama, bebas dari kecurangan).

Adly berharap agar semua elemen masyarakat kabupaten kolaka timur tanpa terkecuali untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur mendatang, masyarakat tidak hanya aktif dan antusias pada saat akan menggunakan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS), namun aktif dalam semua proses tahapan Pilkada, misalnya dalam tahapan Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih, masyarakat harus antusias dan aktif untuk mengetahui apakah dirinya sudah masuk dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai salah satu syarat untuk dapat menggunakan hak pilih di TPS, karena hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

“Peran dan partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya proses Penyelenggaraan Pilkada 2020 di Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, mulai dari tahapan persiapan dan penyelenggaraan hingga pelaksanaan sangat penting, sebab suksesnya pilkada 2020 tidak hanya dilihat dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat atau Pemilih yang menyalurkan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS), namun peran dan partisipasi seluruh elemen masyarakat secara pro aktif dilihat dari antusiaisme masyarakat dalam mengawasi jalannya setiap tahapan Pilkada sehingga potensi dari segala macam bentuk dugaan pelanggaraan dan/atau kecurangan dalam setiap proses tahapan Pilkada 2020 dapat diminimalisir. Salah satu indikator paling mendasar dari keberhasilan dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses berjalannya tahapan-tahapan Pilkada, khususnya dalam hal pengawasan atau pemantauan proses Pilkada” Ungkapnya dalam rilis tertulis yang diterima sultrademo.co.

“Maka dengan terbatasnya personil dan/atau sumber daya manusia dari penyelenggara itu sendiri, maka masyarakat harus turut andil atau terlibat dan melibatkan diri secara aktif di semua tahapan pilkada, mulai dari tahapan persiapan dan penyelenggaraan, untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses Pilkada yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) beserta jajarannya ditingkat bawah berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga hasil dari Pilkada dapat dipertanggungjawabkan dihadapan publik baik secara moral maupun secara hukum”

Adly, mengatakan bahwa memang sangat dibutuhkan komitmen bersama oleh semua pihak untuk menghasilkan Pilkada yang damai, bersih dan bermartabat, sehingga semua komponen baik Penyelenggara Pemilu, Peserta Pilkada, maupun masyarakat secara umum harus mematuhi segala aturan main dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 yaitu patuh terhadap undang-undang dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan Pilkada.

“Sejatinya kontestasi Pilkada dalam alam demokrasi ini adalah pesta rakyat. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, maka rakyatlah yang akan menentukan Pilkada 2020 yang akan datang yaitu dengan turut berpartisipasi aktif dalam menentukan keberlangsungan jalannya regenerasi kepemimpinan dan pemerintahan setiap 5 (lima) tahun sekali”.

Pos terkait