Kendaru, Sultrademo.co – Kelangkaan gas LPG subsidi 3 kilogram di Kota Kendari kian memprihatinkan. Di sejumlah wilayah, masyarakat harus berkeliling dari pangkalan ke pangkalan hanya untuk mendapatkan satu tabung gas melon, sementara di tingkat kios harga jual melonjak drastis hingga mencapai Rp50 ribu sampai Rp65 ribu per tabung. Kondisi ini memicu keresahan publik karena LPG 3 kg merupakan kebutuhan dasar masyarakat kecil.
Ketua Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Kendari, Andhika Prasetya, SH., MH., menilai Pemerintah Kota Kendari tidak boleh tinggal diam menghadapi persoalan yang semakin membebani masyarakat tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan distribusi LPG subsidi berjalan normal dan tepat sasaran.
“Kelangkaan yang terus terjadi ini menunjukkan lemahnya pengawasan distribusi di lapangan. Pemerintah Kota Kendari harus hadir dan tidak boleh sekadar menunggu situasi memburuk. Masyarakat hari ini menjerit karena gas subsidi yang seharusnya membantu rakyat kecil justru sulit didapat dan dijual dengan harga yang tidak masuk akal” tegasnya.
Ia menyebut lonjakan harga hingga dua sampai tiga kali lipat dari harga normal merupakan bentuk kegagalan pengendalian distribusi yang harus segera dievaluasi.
Pemkot Kendari diminta segera melakukan operasi pasar, inspeksi mendadak ke pangkalan dan pengecer, serta membuka posko pengaduan masyarakat terkait permainan harga dan dugaan penimbunan LPG subsidi.
“Kalau pemerintah daerah serius bekerja, maka kondisi seperti ini tidak akan dibiarkan berlarut-larut. Jangan sampai subsidi negara justru dinikmati oleh oknum tertentu sementara rakyat kecil harus membeli gas dengan harga selangit,” ujarnya.
Andhika juga meminta Wali Kota Kendari beserta instansi terkait untuk segera duduk bersama dengan pihak Pertamina dan aparat penegak hukum guna mencari solusi konkret atas kelangkaan yang terjadi. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa melepaskan tanggung jawab dengan alasan distribusi berada di bawah kewenangan pihak lain.
“Pemerintah Kota Kendari harus menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat. Kehadiran pemerintah diuji ketika rakyat mengalami kesulitan seperti hari ini. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena pemerintah terkesan lamban dan tidak responsif terhadap persoalan kebutuhan pokok warga,” tutupnya.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
