Kendari, Sultrademo.co – Tayangan program Xpose Uncensored di stasiun televisi Trans7 pada 13 Oktober 2025 memantik gelombang kekecewaan dari berbagai kalangan, terutama dari lingkungan pesantren dan Nahdlatul Ulama (NU).
Tayangan tersebut dianggap menampilkan narasi yang tendensius dan melecehkan martabat pesantren institusi pendidikan Islam tertua yang telah lama menjadi benteng moral dan intelektual bangsa.
Reaksi keras datang dari Majelis Dzikir dan Sholawat (MDS) Rijalul Ansor Provinsi Sulawesi Tenggara. Ketua MDS, La Ode Dinda, menilai bahwa tayangan tersebut bukan sekadar kesalahan jurnalisme, tetapi mencerminkan krisis etika dan kehilangan kepekaan moral dalam dunia media arus utama.
“Kiyai bukan sekadar figur religius, melainkan entitas epistemik yang menjaga warisan ilmu, moral, dan kebudayaan. Pesantren adalah institusi yang melahirkan generasi berilmu, berakhlak, dan berjiwa nasionalis. Maka, ketika pesantren disudutkan, sejatinya yang dilecehkan adalah akar kebudayaan bangsa itu sendiri,” ujar Gus Dinda, sapaan akrab La Ode Dinda, Jumat (17/10/2025).
Dalam pandangan MDS Rijalul Ansor Sultra, pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan keagamaan. Ia adalah ruang kebudayaan yang membentuk watak, nalar, dan spiritualitas masyarakat Indonesia.
Dari pesantrenlah lahir para ulama pejuang, cendekiawan, hingga tokoh nasional yang mengabdikan diri pada kemerdekaan dan kemanusiaan.
Gus Dinda menilai, pelecehan terhadap pesantren bukan sekadar bentuk penyimpangan informasi, melainkan juga kekerasan simbolik terhadap institusi yang berperan menjaga keseimbangan antara keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai kemanusiaan.
“Serangan terhadap pesantren bukan hanya simbolik, tetapi ideologis. Ia berupaya melemahkan tatanan sosial yang berakar pada kearifan lokal Islam Nusantara,” ujarnya menegaskan.
Baginya, pesantren merupakan ruang peradaban tempat nilai dan ilmu berpadu membentuk moral publik. Ketika media arus utama justru mengaburkan peran tersebut, yang rusak bukan hanya nama pesantren, tetapi juga integritas jurnalisme itu sendiri.
Dalam konteks kebebasan pers, kritik terhadap media bukanlah bentuk anti demokrasi, melainkan panggilan etis agar ruang publik tetap sehat dan beradab. Gus Dinda menegaskan bahwa media memiliki tanggung jawab moral untuk menegakkan nilai kebenaran dan menghormati simbol-simbol peradaban yang telah menopang kehidupan bangsa.
“Media seharusnya menjadi ruang peradaban tempat ilmu, nilai, dan kebenaran bersuara. Namun ketika media tergelincir pada sensasi dan penyudutan, maka yang rusak bukan hanya nama pesantren, tapi juga martabat jurnalistik itu sendiri,” katanya.
Ia mengingatkan, kebebasan berekspresi tidak berarti kebebasan untuk melukai. Setiap tayangan yang mengandung pelecehan terhadap lembaga keagamaan, menurutnya, harus dipahami sebagai bentuk kekerasan simbolik yang merusak memori kolektif bangsa terhadap sumber-sumber kebaikan sosial.
Fenomena ini, bagi MDS Rijalul Ansor, seharusnya menjadi momentum refleksi nasional. Negara dan masyarakat perlu menata ulang paradigma media dalam konteks multikulturalisme Indonesia yang menjunjung nilai harmoni, bukan permusuhan.
Pesantren, menurut Gus Dinda, bukan entitas tertutup yang alergi terhadap kritik. Namun kritik yang ditujukan harus berakar pada keilmuan, etika, dan tanggung jawab sosial.
“Kami tidak menolak kritik, tetapi kritik harus berakar pada keilmuan dan etika. Bukan tuduhan yang dangkal dan generalisasi yang mencederai kehormatan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia,” tegasnya.
Ia menilai persoalan ini bukan sekadar soal tersinggung atau tidak tersinggung, tetapi menyangkut martabat moral dan legitimasi keilmuan Islam yang telah berabad-abad menjadi pilar ketahanan budaya bangsa.
“Merendahkan pesantren sama artinya dengan menolak sejarah dan menafikan kontribusi Islam dalam membentuk kebangsaan Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan universal,” ujarnya.
Ia menekankan, pesantren adalah benteng moralitas bangsa yang menjaga masyarakat dari disorientasi nilai di tengah derasnya arus liberalisasi informasi. Ketika media gagal memahami nilai itu, maka yang terancam bukan hanya citra lembaga agama, melainkan masa depan kewarasan publik.
MDS Rijalul Ansor Sultra menyerukan agar seluruh pihak menyikapi persoalan ini dengan cara yang beradab dan bermartabat. Bagi mereka, pembelaan terhadap pesantren bukan semata isu sektoral, tetapi tanggung jawab moral untuk menjaga cahaya peradaban bangsa.
“Kiyai dan pesantren adalah cahaya peradaban bangsa. Jika cahaya itu padam karena kebodohan dan kelalaian media, maka gelaplah masa depan moral kita sebagai bangsa,” tutup Gus Dinda.
Laporan: Muhammad Sulhijah
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
