Kendari, Sultrademo.co — Penanganan sampah tidak bisa lagi dipandang sebagai tanggung jawab pemerintah semata. Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua,disela kegiatan pembahasan pengelolaan lingkungan dan sampah bersama pemerintah daerah dan peserta APEKSI di Kota Kendari.
Menurut Hugua, persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, PKK, rumah tangga, hingga komunitas sosial.
“Penanganan sampah ini adalah milik kita bersama. Bukan hanya tugas wali kota atau pemerintah daerah, tetapi menjadi urusan seluruh masyarakat. Karena itu keberhasilannya juga sangat bergantung pada keterlibatan semua pihak,” ujar Hugua, Rabu, (03/06/2026).
Ia menambahkan, pengelolaan sampah harus diperkuat dengan regulasi yang jelas agar memiliki landasan hukum dan sistem pengelolaan yang terarah. Hugua juga mengaitkan isu lingkungan dengan program nasional ASRI (Aman, Sehat, Bersih, dan Indah) yang saat ini digaungkan pemerintah pusat.
Sementara itu, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menyampaikan bahwa Kota Kendari telah lebih dahulu menjalankan konsep pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat sebelum program ASRI diluncurkan pemerintah pusat.
“Kami sudah bergerak lebih dulu bersama pemerintah daerah dan Forkopimda untuk membangun sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat,” katanya.
Pemkot Kendari kini menerapkan kawasan percontohan pengelolaan sampah di Kecamatan Kendari Barat, tepatnya di Kelurahan Watu-Watu. Di wilayah tersebut, sistem pengelolaan sampah dilakukan mulai dari sumbernya dengan metode pemilahan dan penjemputan sampah langsung dari rumah warga.
Menurut Siska, tantangan terbesar saat ini adalah meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar memahami pentingnya pemilahan sampah dan pengelolaan berbasis ekonomi sirkular.
“Fokus kita bukan hanya membuang sampah, tetapi bagaimana sampah bisa menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi,” jelasnya.
Sebagai bentuk nyata, Pemerintah Kota Kendari telah membentuk 40 unit Bank Sampah dari total 65 kelurahan yang ada. Program tersebut dinilai berhasil mengubah pola pikir masyarakat bahwa sampah bukan lagi beban lingkungan, melainkan sumber pendapatan baru.
“Melalui Bank Sampah, masyarakat mulai merasakan langsung manfaat ekonomi dari sampah yang mereka kelola sendiri,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman, yang mewakili Ketua I APEKSI, menekankan pentingnya kolaborasi antardaerah dalam menghadapi persoalan lingkungan, khususnya di kawasan timur Indonesia.
Menurutnya, keterbatasan kapasitas fiskal daerah membuat pemerintah kota tidak bisa berjalan sendiri-sendiri dalam membangun daerah maupun menyelesaikan persoalan sampah.
“Kita tidak akan bisa bekerja sendiri. Tidak ada satu kota pun yang bisa maju sendirian. Kemajuan harus dibangun bersama,” ujar Tauhid.
Ia menilai APEKSI menjadi wadah strategis untuk memperkuat kerja sama lintas daerah, termasuk dalam promosi potensi daerah hingga pengelolaan lingkungan terpadu.
Tauhid juga menegaskan bahwa persoalan sampah tidak mengenal batas administrasi wilayah. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah kota, kabupaten, hingga pemerintah provinsi menjadi kebutuhan mendesak.
“Jika satu daerah bersih tetapi daerah tetangganya tidak tertangani, maka dampaknya tetap akan dirasakan bersama. Penanganan lingkungan harus dilakukan secara terpadu dan saling mendukung,” tegasnya.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat komitmen pemerintah daerah di kawasan timur Indonesia dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, berbasis masyarakat, dan bernilai ekonomi.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
