Kendari, Sultrademo.co — Pemerintah Kota Kendari meluruskan informasi terkait kedatangan Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Balai Kota Kendari, Rabu (30/9/2026). Pemkot menegaskan, kedatangan tim tersebut merupakan agenda monitoring Monitoring Center for Prevention (MCP), bukan pengusutan kasus.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kendari, Sahuriyanto Meronda, S.P., M.M., mengatakan kegiatan tersebut berkaitan dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
“Perlu kami luruskan bahwa kedatangan Tim KPK di Balai Kota Kendari adalah agenda monitoring MCP, bukan pengusutan kasus,” kata Sahuriyanto.
Menurutnya, monitoring MCP menjadi bagian dari upaya mendorong pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat sistem pencegahan korupsi.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah dapat mengetahui berbagai aspek tata kelola pemerintahan yang masih perlu diperbaiki, termasuk yang berkaitan dengan indikator pencegahan korupsi.
Sahuriyanto mengatakan, Pemerintah Kota Kendari menyambut baik pelaksanaan monitoring tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami mendukung proses monitoring MCP karena ini menjadi bagian dari evaluasi dan penguatan tata kelola pemerintahan di Kota Kendari,” ujarnya.
Ia menambahkan, perangkat daerah terkait terus berkoordinasi dalam menyiapkan data dan informasi yang diperlukan dalam proses monitoring dan evaluasi.
Sahuriyanto juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi terkait kedatangan Tim KPK di Balai Kota Kendari.
“Jangan sampai agenda monitoring MCP dipahami sebagai pemeriksaan atau pengusutan kasus. Kami mengajak masyarakat untuk mendapatkan informasi dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Pemkot Kendari, lanjut Sahuriyanto, akan terus mendukung berbagai upaya penguatan pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Ia berharap pelaksanaan monitoring MCP dapat memberikan masukan bagi Pemkot Kendari dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan adanya koordinasi dan evaluasi secara berkelanjutan, Pemerintah Kota Kendari berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
