Gubernur LIRA Sultra, Karmin (Foto: Dok. Pribadi)

Kendari, sultrademo.co – Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Provinsi Sulawesi Tenggara mendunga adanya penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Selatan tahun 2019. Hal itu berdasarkan hasil kajian dan analisa tim investigasi LIRA sultra terhadap uji kepatuhan dalam pelaksanaan APBD 2019 di Konawe Selatan.

Dari hasil investigasi tersebut terungkap dalam hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kabupaten Konawe Selatan tahun 2019 dengan nomor 31.B/LHP/XIX.KDR/06/2020 dan nomor 31.C/LHP/XIX.KDR/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian pemeriksaan.

Dalam hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Selatan mendapatkan predikat WDP atau wajar dengan pengecualian. “Dari beberapa hasil pemeriksaan BPK konawe selatan tahun 2019, ditemukan banyak ketidakpatuhan dalam mengelola APBD tahun 2019, yaitu penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2019 tidak tertib, pelaksanaan perubahan APBD tahun 2019 tidak sesuai ketentuan, dan penertiban SP2D tidak memperhatikan ketersedian dana di kas umum” ungkap Gubernur LIRA Sultra, Karmin, Minggu (4/10/2020).

sultrademo

Hasil analisa tim investigasi LIRA Sultra, mengungkapkan bahwa penyusunan APBD Konawe Selatan tahun 2019, tidak terukur secara rasio. Sesuai dengan APBD tahun 2019, ada kesalahan penganggaran dua pos anggaran yaitu penggunaan silpa senilai Rp 18.597.311.171, pokok pimjaman dalam negeri senilai Rp. 89.000.000.000, namun penyesuaian tersebut tidak diikuti dengan pengurangan anggaran belanja.

Baca Juga :  Hari Pertama Dibuka, Dua Balon Bupati Konsel Mendaftar di KPU

“APBD dan APBD P tahun 2019 tidak sesuai ketentuan batas maksimal atau mengalami defisit, permasalahan tersebut sesuai rekomondasi BPK RI, Pemda Konawe Selatan tidak dapat membiayai kegiatan yang telah di anggarkan dan dilaksanakan pada tahun 2019 senilai Rp. 80.518.383.713 dan terjadi ketidak seimbangan antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja pada tahun 2020, senilai Rp. 368.718.907.624 sehingga ada potensi realisasi kegiatan yang tidak terbayar” terangnya.

LIRA Sultra juga menemukan adanya penerbitan SP2D tidak memperhatikan ketersedian dana di kas umum daerah. Pemasalahan tersebut mengakibatkan nilai realisasi belanja pada LRA dan LAK senilai Rp 98.519.545.684, tidak menunjukan kondisi pambayaran yang sebenarnya, pihak ketiga selaku penerima pambayaran belum memperoleh haknya sesuai waktu yang ditentukan, kewajiban pembayaran atas kegiatan senilai Rp 98.519.454.647, membebani kas tahum berikutnya.

Tim investigasi LIRA Sultra telah mencoba mengklarifikasi adanya hasil pemeriksaan BPK RI Sulawesi Tenggara, namun belum ada yang bisa memberikan tanggapan.

Komentar