Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah pusat resmi memulai program besar bedah rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 untuk kawasan Sulawesi dan Gorontalo. Peluncuran program yang menyasar ribuan rumah tidak layak huni (RTLH) ini dipusatkan di kawasan pesisir Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Jumat (29/5/2026).
Peluncuran ini dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Keduanya turun langsung meninjau rumah-rumah reyot serta kondisi sanitasi minim yang selama ini dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di pesisir Kendari.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa kuota program BSPS untuk wilayah Sulawesi Tenggara tahun ini mengalami lonjakan yang sangat signifikan hingga 742 persen dibanding tahun lalu.
“Jika pada 2025 hanya tersedia sekitar 1.129 unit bantuan bedah rumah di Sulawesi Tenggara, maka pada 2026 meningkat menjadi 8.973 unit. Kenaikannya sampai 742 persen. Ini bukti keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat kecil yang membutuhkan rumah layak huni,” ujar Maruarar.
Dari total alokasi tahun 2026, pemerintah memfokuskan sebagian besar bantuan pada wilayah pesisir yaitu sebanyak 7.238 unit. Sementara itu, wilayah perdesaan mendapat jatah 902 unit dan wilayah perkotaan sebanyak 833 unit.
Khusus untuk Kota Kendari, kuota bantuan meningkat tajam dari 121 unit pada tahun lalu menjadi 548 unit di tahun 2026 yang tersebar di 11 kecamatan. Setiap unit rumah MBR akan menerima bantuan peningkatan kualitas senilai Rp20 juta.
Maruarar juga mengapresiasi Pemerintah Kota Kendari yang responsif menyiapkan rumah susun (rusun) sebagai hunian sementara bagi warga selama proses bedah rumah berlangsung. Menurutnya, hal ini menjadi bukti nyata gotong royong antara pemerintah pusat dan daerah yang didukung penuh oleh Komisi V DPR RI.
Selain membenahi infrastruktur, program BSPS 2026 di wilayah ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi lokal dengan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III, Bahtiar, menjelaskan bahwa pelaksanaan program ini akan melibatkan puluhan ribu pekerja di lapangan.
* Total Serapan Tenaga Kerja: 35.892 pekerja.
* Pendampingan: Didukung tenaga pendamping teknis untuk memverifikasi penerima, menyusun anggaran, dan mengawasi kualitas bangunan agar sesuai aturan.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa program ini adalah bentuk nyata kehadiran negara untuk mengurangi backlog (kekurangan) perumahan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin secara bertahap.
Acara peluncuran ini juga terhubung secara virtual dengan sejumlah kepala satuan kerja dan penerima bantuan di provinsi lain, seperti Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, guna memastikan kesiapan pembangunan rumah di seluruh klaster Sulawesi.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Mendagri, Kepala BPS RI, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, anggota Komisi V DPR RI Ahmad Safei, serta jajaran Forkopimda Kota Kendari.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
