Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Kota Kendari memperketat langkah pengendalian inflasi menyusul masih adanya tekanan harga sejumlah komoditas pangan dan kebutuhan masyarakat. Penguatan strategi tersebut dibahas dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kendari bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (8/10/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Kendari, Gedung Balai Kota Kendari, itu dipimpin Wakil Wali Kota Kendari Sudirman, didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara Edwin Permadi.
Sejumlah unsur terkait turut hadir, di antaranya jajaran asisten, kepala OPD dan kepala bagian lingkup Pemkot Kendari, Bulog, BPS, Kadin, Bea Cukai, KSOP, Pelindo hingga Perumda.
Dalam pertemuan tersebut, Bank Indonesia memaparkan perkembangan inflasi Kota Kendari September 2026 sekaligus mengidentifikasi sejumlah komoditas yang masih memberikan tekanan terhadap inflasi.
Untuk inflasi bulanan September 2026, tekanan terutama berasal dari komoditas cabai rawit, ikan layang, kangkung, ikan teri dan bayam.
Sementara secara tahunan, komoditas yang menjadi perhatian meliputi angkutan udara, emas perhiasan, bahan bakar rumah tangga, bensin dan telepon seluler.
Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman menegaskan, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan melalui rapat dan pembahasan di tingkat pemerintahan. Pemantauan kondisi harga harus dilakukan langsung di lapangan agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.
“Kalau kita mencari solusi di meja ini, memang kita harus turun ke lapangan. Karena semua harga itu ada di lapangan. Kalau kita tidak turun ke lapangan, itu tidak akan bisa berhasil dengan baik,” tegas Sudirman.
Pemkot Kendari, lanjutnya, terus memperkuat pengawasan terhadap distribusi dan harga kebutuhan masyarakat, terutama komoditas strategis seperti LPG 3 kilogram dan bahan bakar minyak (BBM).
Untuk LPG 3 kilogram, pemerintah mendorong agar harga di tingkat pangkalan tetap sesuai ketentuan. Pengawasan juga akan diperkuat melalui pemerintah kecamatan dan kelurahan.
“Kita wajibkan pangkalan itu Rp20.000. Lebih dari itu, tidak susah kami membuat pangkalan baru,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara Edwin Permadi menekankan bahwa pengendalian inflasi harus dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis antisipasi, terutama untuk komoditas pangan yang berulang kali menjadi penyumbang inflasi.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya bergerak ketika harga sudah melonjak. Upaya pengendalian harus disiapkan jauh sebelum tekanan harga terjadi.
“Kita jangan menjadi pemadam kebakaran. Ketika harga sedang tinggi baru kita pusing. Seharusnya tindakan lanjutnya setiap tahun sama,” kata Edwin.
Ia mendorong penguatan produksi pangan daerah, khususnya komoditas yang rentan mengalami kenaikan harga seperti cabai. Dukungan terhadap kelompok tani, pembangunan dan pemeliharaan irigasi serta ketersediaan air dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga pasokan pangan.
Selain komoditas pangan, angkutan udara dan beras turut menjadi perhatian dalam strategi pengendalian inflasi Kota Kendari.
Bank Indonesia mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pihak terkait untuk mencari langkah efisiensi yang dapat membantu menekan biaya angkutan udara. Di sisi lain, ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras juga perlu dijaga secara konsisten.
Setelah pemaparan Bank Indonesia, pembahasan dilanjutkan melalui sesi diskusi yang dipimpin Asisten II Sekretaris Daerah Kota Kendari. Forum tersebut membahas langkah konkret lintas sektor, mulai dari menjaga ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi hingga menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat.
Melalui pertemuan tersebut, Pemkot Kendari bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi pengendalian inflasi. Langkah tersebut diarahkan tidak hanya untuk merespons kenaikan harga, tetapi juga membangun sistem antisipasi agar gejolak harga dapat ditekan sejak awal dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
