Kendari, Sultrademo.co — Pemerintah Kota Kendari mulai mengubah arah pengelolaan sampah dengan melibatkan langsung peran kecamatan dan kelurahan. Sebanyak 11 kelurahan ditetapkan sebagai pilot project dalam sistem baru pengelolaan kebersihan dan sampah yang akan berlaku penuh pada tahun 2026 mendatang.
Langkah ini disepakati dalam Rapat Koordinasi bersama Camat dan Lurah se-Kota Kendari yang digelar di Aula Samaturu Balai Kota Kendari, Selasa (27/10/25).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, didampingi Asisten I dan Asisten III Setda Kota Kendari, serta dihadiri perwakilan DLHK, PDAM Kota Kendari, pengelola TPA Puuwatu, camat, dan lurah se-Kota Kendari.
Dalam arahannya, Wali Kota Kendari menegaskan bahwa pemerintah kota tidak ingin menunggu semuanya sempurna sebelum bergerak.
“Kita ingin mulai dari hal kecil tapi nyata. Kalau satu kelurahan bisa menjadi contoh, maka seluruh Kota Kendari akan bisa bersih dan mandiri dalam pengelolaan sampah,” ujarnya.
Sebagai tahap awal, setiap kecamatan diwajibkan menunjuk satu kelurahan sebagai percontohan. Sebelas kelurahan tersebut antara lain: Bungkutoko (Nambo), Watu-watu (Kendari Barat), Kandai (Kendari), Mandonga (Mandonga), Bende (Kadia), Lapulu (Abeli), Puuwatu (Puuwatu), Mataiwoi (Wua-wua), Lepo-lepo (Baruga), Wundumbatu (Poasia), dan Kambu (Kambu).
Setiap kelurahan percontohan diminta untuk mendata jumlah rumah tangga dan tempat usaha, sebagai dasar dalam penataan sistem pengangkutan sampah yang akan dilakukan langsung oleh petugas dari kelurahan. Sistem ini dirancang agar sampah rumah tangga diambil langsung dari setiap rumah warga, sekaligus mengedukasi masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah sejak dari sumbernya.
Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, menjelaskan bahwa pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kesiapan seluruh kelurahan percontohan.
“Dari sebelas kelurahan yang menjadi pilot project, kami akan pastikan semuanya benar-benar siap. Bulan November dan Desember ini kita mulai uji coba di beberapa kelurahan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah akan memastikan ketersediaan fasilitas pengangkutan sampah, TPS 3R, serta sarana pendukung lainnya sebelum sistem baru diterapkan penuh pada 2026.
“Uji coba ini menjadi acuan agar sistem pengelolaan sampah berbasis kelurahan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” tambahnya.
Melalui pendekatan ini, Pemkot Kendari berharap setiap kelurahan dapat menjadi model perubahan dalam pengelolaan kebersihan. Pemerintah menargetkan agar warga dapat berpartisipasi aktif, termasuk dalam sistem bank sampah digital yang tengah dirancang, di mana sampah yang ditimbang bisa langsung bernilai ekonomi bagi masyarakat.
Laporan : Hani
Editor : UL
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
