Konawe, Sultrademo.co — Kabupaten Konawe kembali menorehkan capaian membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Konawe menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Capaian ini sekaligus menandai satu dekade konsistensi Konawe dalam menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan, menjadikannya salah satu daerah dengan rekam jejak tata kelola keuangan terbaik di Sulawesi Tenggara.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Kendari, Senin (27/5/2025). Wakil Bupati Konawe, Syamsul Ibrahim, bersama Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, hadir langsung menerima laporan tersebut dari Kepala BPK Perwakilan Sultra, Dadek Nandemar.
Opini WTP merupakan penilaian tertinggi yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah. Predikat ini menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun secara wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), meskipun tetap dapat disertai catatan-catatan perbaikan.
Sejak pertama kali memperoleh opini WTP pada tahun 2016 untuk LKPD 2015 di masa pemerintahan Bupati Kery Saiful Konggoasa, Kabupaten Konawe berhasil mempertahankan prestasi ini hingga saat ini, di era kepemimpinan Bupati Yusran Akbar.
“Capaian ini bukan hasil kerja satu dua pihak, tetapi merupakan buah dari komitmen dan kolaborasi seluruh OPD serta pengawasan legislatif yang konsisten,” ujar Wakil Bupati Syamsul Ibrahim usai acara penyerahan.
Dalam sambutannya, Syamsul Ibrahim menegaskan bahwa opini WTP bukan semata simbol prestise administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap penggunaan anggaran negara.
“Opini WTP adalah kewajiban moral dan konstitusional. Ini menjadi barometer utama sejauh mana pemerintah daerah bisa dipercaya mengelola dana publik secara jujur dan transparan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada BPK atas penilaian positif yang terus memacu Pemkab Konawe untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan secara berkelanjutan.
“WTP ini bukan akhir, tapi justru awal dari upaya perbaikan berkelanjutan. Kita harus lebih baik lagi, lebih hati-hati, dan lebih bertanggung jawab ke depannya,” ucap Syamsul.
Dalam beberapa tahun terakhir, Pemkab Konawe melakukan sejumlah pembenahan sistem pelaporan dan pengawasan internal. Digitalisasi proses keuangan, peningkatan kapasitas aparatur, serta penataan sistem kontrol internal menjadi bagian dari strategi mempertahankan opini WTP.
Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, menyampaikan bahwa lembaga legislatif akan terus menjalankan peran pengawasan untuk memastikan setiap anggaran terserap sesuai peruntukannya.
“Komitmen menjaga akuntabilitas tidak cukup hanya dari eksekutif. DPRD akan memastikan proses anggaran tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan terlaksana sesuai aturan,” tegasnya.
Dengan 10 kali berturut-turut meraih opini WTP, Kabupaten Konawe tidak hanya mencatat sejarah administratif, tetapi juga menjelma menjadi rujukan bagi daerah lain dalam hal pengelolaan keuangan yang tertib dan taat regulasi.
Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Dadek Nandemar, menyebut konsistensi Konawe sebagai hal langka dan patut diapresiasi.
“Sepuluh tahun berturut-turut mempertahankan opini WTP tidak mudah. Ini menandakan sistem yang sudah berjalan baik dan budaya kerja yang berorientasi pada transparansi,” ujarnya.
Meski begitu, Dadek juga mengingatkan bahwa BPK tetap memberikan beberapa catatan teknis untuk ditindaklanjuti. “Tujuannya bukan mencari kesalahan, tapi mendorong agar tata kelola semakin baik setiap tahunnya,” katanya.
Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap keterbukaan informasi dan efisiensi penggunaan anggaran, opini WTP menjadi dasar penting bagi Pemkab Konawe dalam membangun kepercayaan publik. Namun demikian, ke depan, tantangan baru menanti, terutama dalam mendorong pengelolaan berbasis kinerja dan hasil.
“Keuangan yang tertib harus diiringi dengan kualitas belanja yang produktif. WTP adalah pondasi, bukan tujuan akhir,” kata Syamsul Ibrahim.
Ia menyebut bahwa prioritas pemerintah ke depan adalah memastikan anggaran benar-benar berdampak pada peningkatan layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Di tengah sorotan publik terhadap praktik tata kelola keuangan di berbagai daerah, capaian satu dekade opini WTP menjadi penanda penting. Konawe menunjukkan bahwa konsistensi, komitmen, dan pengawasan berlapis dapat menghasilkan tata kelola keuangan daerah yang sehat.
Lebih dari sekadar catatan administratif, WTP adalah pilar kepercayaan antara pemerintah dan rakyatnya. Jika dikelola dengan baik, capaian ini bukan hanya kebanggaan Konawe, tetapi juga kontribusi penting bagi integritas tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tenggara.
Laporan: Muhammad Sulhijah
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
