Kendari, Sultrademo.co — Sekretaris Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kota Kendari Amar Maruf, S.Sos mengimbau agar jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Tenggara, khususnya Gubernur dan pimpinan DPRD, hadir secara langsung menemui massa aksi pada Senin (2/9/2025). Kehadiran tersebut dinilai penting untuk meredam potensi ketegangan di lapangan.
“Ini bukan soal ingin disebut sebagai pemimpin yang jantan, tetapi bagaimana kita bersama-sama mencegah emosi mahasiswa dan masyarakat meluap. Beberapa kericuhan di daerah lain, seperti pembakaran dan penjarahan, jangan sampai terjadi di Sultra,” ujar Amar Maruf dalam keterangannya, Minggu (1/9/2025).
Ia menekankan, situasi keamanan perlu dijaga mengingat dalam waktu dekat Sultra akan menjadi tuan rumah kegiatan nasional. Karena itu, stabilitas di ruang publik harus tetap terpelihara.
Selain itu, ia juga meminta pimpinan perguruan tinggi di Sultra bersikap bijak dalam menyikapi aksi mahasiswa.
“Kami berharap rektor dan pimpinan kampus melepas mahasiswanya secara baik-baik, sekaligus memberi arahan agar tidak terlibat tindakan anarkis. Apalagi sebagian besar yang turun besok adalah mahasiswa baru dengan psikologi remaja yang masih labil,” kata Mantan Fungsionaris PB HMI itu.
Ia juga mengingatkan aparat kepolisian agar tetap mengedepankan sikap humanis dalam mengawal demonstrasi.
“Aparat menjalankan tugas sesuai perintah menjaga keamanan dan ketertiban. Namun, jangan sampai terjadi penganiayaan. Mahasiswa yang turun hanya dibekali megafon, bukan tameng atau senjata. Ingat, mereka bukan ahli bela diri, apalagi juru tembak,” ujarnya.
Ia menambahkan, aparat pun memiliki keluarga yang menanti di rumah dan berhak melindungi diri. Oleh karena itu, kedua belah pihak diharapkan bisa saling menahan diri.
Lebih jauh, ia juga mengimbau pengelola pusat perbelanjaan dan toko besar di sekitar kawasan MTQ Kendari untuk sementara tidak membuka usahanya selama aksi berlangsung. Langkah itu dinilai sebagai bentuk antisipasi bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Terakhir, kami juga meminta kepala sekolah agar tidak memberikan izin siswanya ikut terlibat dalam demonstrasi,” ujarnya menegaskan.










