Setahun 7 SKPD Dijabat Plt, Bupati Buteng Dinilai “Buta” Permen PAN

  • Whatsapp

LABUNGKARI, Sultrademo.co- Sedikit miris, kata Rahmat Karno, SH.,MH seorang advokat muda asal Buton Tengah (Buteng) yang menyayangkan sikap Bupati Buteng membiarkan 7 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) selama satu tahun.

Dia menyebut, Bupati Buton Tengah “Buta” alias tidak paham peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan).

Bacaan Lainnya

Dalam tugas dan jabatan ASN, lanjut Rahmat, telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayaguanaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Pimpinan Tinggi, baik itu tama, maupun Pratama, maksimal enam bulan lamanya.

“Kekosongan memang harus diisi Plt, tetapi paling lama enam bulan, kalau ada Plt lebih dari enam bulan, ini menunjukan apakah bupati tidak paham adanya Permenpan atau ada sesuatu lain sehingga perlu lama-lama ada plt,” katanya.

Dia menambahkan, banyak kekhawatiran yang muncul ketika SKPD dijabat oleh Plt. Misalnya, sambung Kuasa Hukum Bupati Konawe Utara ini, kemungkinan ada kebijakan-kebijakan strategis yang membutuhkan kebijakan cepat dan tepat, namun karena Plt, sehingga tidak dapat dibijaki.

“Seperti tidak dapat membatalkan aturan yang dibuat pimpinan SKPD sebelumnya dan tidak dapat melakukan rotasi jabatan di internal lembaga,” jelasnya.

Lebih aneh lagi, masih kata Rahmat, terdapat dua SKPD di lingkup Pemda Buton Tengah dijabat satu orang Pelaksana Tugas, yakni Dinas Pertanian dan Dinas Sosial yang dijabat oleh Malik, S.Pd,. M.Pd.

“SKPD yang dijabat oleh Plt yaitu Dinas Pertanian, Pariwisata, Perhubungan, Inspektorat, Koperasi, Pol PP, dan Keuangan, ini sudah lebih dari satu tahun sehingga berdampak kurang optimalnya pelayanan publik diakibatkan kewenangan plt terbatas,” bebernya.

Dia menyarankan, bupati harus melihat Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi, rekam jejak jabatan dan pendidikan yang memadai untuk menempatkan sebagai kepala SKPD.

“Sebaiknya segera didefinitifkan dan bila ada masalah segera dikonsultasikan kemendagri untuk diberikan penjelasan/arahan sesuai ketentuan,” pungkasnya, Sabtu 14/9.

Sementara itu, awak media berusaha koonfirmasi ke pihak Humas Pemda Buteng melalui via telepon, namun belum direspon, atau tidak dijawab.

Laporan : AK

  • Whatsapp

Pos terkait