Sidang Kasus Penambangan Ilegal di Blok Matarape Kembali Digelar, JPU Hadirkan Dua Saksi Ahli

  • Whatsapp

Konawe, Sultrademo.co – Sidang lanjutan terhadap PT. Naga Bara Perkasa (NBP) yang diduga melakukan penambangan ilegal di kawasan Blok Matarape kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Unaaha, Selasa (11/8). Pada sidang kali ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan dua saksi ahli kehutanan.

Dua saksi ahli yang dihadirkan JPU menyebut bahwa PT NBP melakukan penambangan di Kawasan Hutan Produksi tanpa mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI.

Bacaan Lainnya

Sidang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Febrian Ali, SH, MH selaku hakim ketua. Sedangkan ketujuh tersangka terlihat mengikuti persidangan secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conference  sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan secara offline.

Saksi pertama yang dihadirkan oleh JPU yakni Mandalin dari kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXIl Sultra, kemudian saksi kedua adalah Suhardin, ahli di bidang penggunaan kawasan hutan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sultra.

Dihadapan majelis hakim, salah satu saksi Mandalin mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999, pembagian hutan di Indonesia berdasarkan fungsinya adalah hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Payung hukum yang mengatur Hutan konservasi adalah Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

“Kemudian Hutan lindung ialah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah,” jelasnya.

Terakhir hutan Produksi, yakni kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya serta pembangunan, industri, dan ekspor pada khususnya. Hutan produksi dibagi menjadi tiga, yaitu hutan produksi terbatas (HPT), hutan produksi tetap (HP), dan hutan produksi yang dapat dikonversikan (HPK).

“Kalau di kawasan hutan lindung hanya dia lakukan penambangan terbuka, dan ini bisa menyebabkan kerusakan pada permukaan tanah seperti penambangan ore nikel. Nah ini tidak dibolehkan menambang di Kawasan Hutan Lindung tanpa IPPKH dari Kementerian Kehutanan RI,” ungkapnya.

Sementara itu saksi ahli kedua Suhardin, menuturkan saat melakukan survei Potensi Kawasan Hutan di Kecamatan Langgikima, sebelum adanya perkara PT NBP Ia melihat ada bekas-bekas penambangan.

“Ada hutan yang terbuka dan pepohonan tidak ada. Tetapi tidak ada aktivitas penambangan, hanya ada bekas tambang,” Terangnya.

Dari ketujuh orang yang berhasil di tangkap dan ditetapkan sebagai tersangka salah satunya adalah Direktur Utama PT NBP Tuta Nafisa. Sedangkan enam lainnya yakni Edi Tuta (53), Ilham (20), Arinudin alias Pele (44), kemudian Muh. Alfat (22), Rahman (21) dan Sultra (35). Keenam orang tersebut merupakan operator alat berat excavator di PT NBP.

Dalam perkara ini, enam tersangka yakni operator alat berat Excavator didampingi oleh Kuasa Hukum, Nasrudin SH. Sementara Direktur PT NBP Tuta Hafisa didampingi oleh Kuasa Hukum H. Abdul Razak Naba.

Diketahui, PT NBP diduga melakukan penambangan secara ilegal di kawasan hutan lindung Blok Matarape, Desa Molore, Kecamatan Langgikima Konawe Utara (Konut) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Di tempat Kejadian Perkara (TKP), Penyidik Kepolisian Polres Konut berhasil menyita barang bukti berupa empat unit excavator dan 300 ton ore nikel.

Pos terkait