Kendari, Sultrademo.co – Upaya meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak di Kota Kendari terus dilakukan pemerintah daerah melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam rangka memperkuat koordinasi dan memantau pelaksanaan program tersebut, Asisten I Sekretariat Daerah Kota Kendari, Maman Firmansyah, mengikuti Rapat Diskusi bersama Sekretariat Negara (Setneg), Kamis (16/10/2025) di aula Samaturu balai kota Kendari.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Dinas Pendidikan, para Kepala Sekolah TK se-Kota Kendari, serta Kepala Satuan Pangan Bergizi Gratis (SPBG). Fokus utama rapat adalah memastikan program MBG berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak penerima.
Pelaksana Program MBG, Agnes, menjelaskan bahwa program ini merupakan bentuk intervensi pemerintah terhadap pola makan anak-anak Indonesia yang kini banyak bergeser ke makanan instan.
“Program MBG ini adalah program depositioner, di mana pemerintah hadir untuk memperbaiki pola makan anak-anak agar lebih sehat dan bergizi,” ujar Agnes.
Selain memenuhi kebutuhan gizi, program ini juga dirancang untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya kecukupan gizi sejak dini. Namun demikian, ia mengakui masih terdapat kendala teknis dalam pelaksanaannya.
Agnes menyebut adanya dugaan gangguan pencernaan pada beberapa anak peserta program, meskipun kasus tersebut tidak tergolong Kejadian Luar Biasa (KLB).
“Kami menonaktifkan sementara tiga SPBG untuk evaluasi. Ini langkah pencegahan agar tidak ada anak yang mengalami gangguan serupa,” tegasnya.
Ia juga mengimbau kepala sekolah dan guru untuk melaporkan setiap kendala, termasuk jika menemukan benda asing dalam makanan, langsung kepada SPBG terkait dan bukan melalui media sosial.
Terkait variasi menu, Agnes menjelaskan bahwa anggaran program bergantung pada jumlah penerima manfaat.
“Saat melayani seribu anak, menu memang terbatas. Tapi ketika penerima manfaat meningkat hingga 2.000–2.500 anak, variasi menu kami tambah. Kami sudah siapkan siklus menu 5–10 hari, dan setiap Jumat kami sajikan menu spesial seperti spageti, burger, atau sandwich,” jelasnya.
Selain itu, para karyawan SPBG yang mayoritas ibu rumah tangga lokal juga tengah beradaptasi memasak dalam jumlah besar setiap hari, mulai pukul 02.00 hingga 10.00 pagi.
Dari sisi pengawasan, Ellvy, pengawas lapangan dari Dinas Kesehatan, menegaskan pentingnya peran semua pihak dalam memastikan keamanan dan kualitas makanan.
“Pengawasan tidak hanya tanggung jawab kami, tetapi juga sekolah dan Dinas Pendidikan. Pemeriksaan organoleptik — rasa, bau, warna, dan tekstur — harus dilakukan sebelum makanan dibagikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika ditemukan makanan yang tidak layak konsumsi, sekolah wajib mengembalikannya ke SPBG dengan penjelasan yang jelas.
“Jangan mengorbankan keselamatan anak demi menghindari pemborosan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala SMA Negeri 11 Kendari, La Ode Jaiddin, menyampaikan apresiasinya terhadap program MBG.
“Dari 500 siswa penerima manfaat, mereka sangat senang. Bahkan kehadiran siswa meningkat sejak program ini berjalan,” ungkapnya.
Ia juga menyebut bahwa sebagian siswanya berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga program ini sangat membantu. Beberapa kendala kecil seperti ketidakcocokan menu sudah ditangani dengan cepat oleh pihak SPBG.
Menutup pertemuan, Asisten I Maman Firmansyah menekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga kualitas program MBG.
“Yang paling penting bukan hanya kuantitas, tapi kualitas makanan dan komunikasi yang baik antara SPBG dan sekolah,” pungkasnya.
Ia berharap, melalui koordinasi yang kuat serta penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di sekolah-sekolah penerima manfaat, hal-hal yang tidak diinginkan seperti di daerah lain dapat dicegah. Program MBG sendiri merupakan wujud nyata komitmen Presiden Prabowo dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan generasi muda Indonesia.
Laporan : Hani
Editor : UL
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
