Konawe, Sultrademo.co —Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Konawe, Nuryadin Tombili, meminta pemerintah daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Konawe, untuk lebih memperhatikan nasib buruh dan karyawan di wilayahnya.
Hal tersebut disampaikan Nuryadin dalam rapat dengar pendapat bersama Disnakertrans, perwakilan dewan pengupahan, dan perwakilan organisasi buruh KSPN serta SPKT Kabupaten Konawe di Gedung DPRD Kabupaten Konawe, Senin (16/12/2024).
Nuryadin menekankan pentingnya pengawasan yang lebih serius terhadap kondisi buruh di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Konawe. Ia menyoroti banyaknya pelanggaran hak buruh yang terjadi, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak menjelang akhir tahun.
“Pemerintah tidak boleh tutup mata. Jika ada hak-hak buruh yang diabaikan oleh perusahaan, pemerintah harus bersikap tegas,” ujar Nuryadin.
Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterimanya, banyak perusahaan di Konawe memberhentikan karyawan tanpa alasan jelas untuk menghindari kewajiban pembayaran pesangon atau tunjangan hari raya.
“Ini tindakan semena-mena. Jika buruh harus diberhentikan karena alasan tertentu, perusahaan wajib memberikan hak mereka sesuai aturan, termasuk hak gaji selama enam bulan terakhir,” kata Nuryadin.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak lepas tangan dalam persoalan ini. Menurutnya, Disnakertrans harus proaktif memantau dan memastikan kesejahteraan buruh serta karyawan.
“Pemerintah harus hadir dan berperan aktif. Jangan sampai hak-hak buruh diabaikan. Kita semua bertanggung jawab memastikan mereka mendapatkan perlindungan yang layak,” tegasnya.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
