Kendari, Sultrademo.co – Ribuan tenaga honorer di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang tergabung dalam Aliansi Honorer R2 (THK-II yang tidak lulus seleksi) dan R3 (Honorer Non-ASN dalam database BKN yang tidak lulus seleksi) menggelar aksi damai di Gedung DPRD Kota Kendari, Senin, (3/02/2025).
Aksi ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Kendari, Laode Muhammad Inarto, beserta jajaran komisi dan perwakilan OPD terkait.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Ketua Aliansi R2-R3, Irwan,S.E menyatakan penolakan terhadap wacana pemerintah yang ingin menjadikan tenaga honorer R2-R3 sebagai PPPK paruh waktu. Mereka mendesak agar diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
Adapun Enam Tuntutan Aliansi Honorer R2-R3 yakni :
1. Menuntut seluruh honorer R2-R3 diangkat menjadi PPPK penuh waktu dan menolak status paruh waktu.
2. Meminta optimalisasi formasi dan penambahan kuota pengangkatan honorer R2-R3 sebagai PPPK penuh waktu.
3. Mendesak dibuatnya aturan pengangkatan honorer R2-R3 menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes lanjutan.
4. Menuntut realisasi segera pengangkatan PPPK penuh waktu.
5. Menolak pelaksanaan seleksi tahap II sebelum tuntutan honorer R2-R3 tahap I terpenuhi.
6. Meminta komunikasi dengan kementerian terkait untuk memaksimalkan potensi honorer R2-R3 dalam pendataan nasional.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor DPRD Kota Kendari, sejumlah pimpinan dan anggota dewan menegaskan dukungan penuh mereka terhadap aspirasi para tenaga honorer.
Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan nasib para tenaga honorer, khususnya terkait regulasi R2-R3 yang menjadi perhatian saat ini.
Ketua DPRD Kota Kendari, dalam kesempatan yang sama, menegaskan bahwa persoalan ini menyangkut keputusan penting yang berpengaruh terhadap masa depan banyak orang. Oleh karena itu, DPRD akan berkoordinasi dengan DPR RI dan kementerian terkait untuk memastikan langkah yang diambil benar-benar tepat.
“Karena hal ini menyangkut keputusan dan masa depan orang banyak, maka kami dari DPRD akan berkoordinasi ke DPR RI dan kementerian terkait. Kami akan memperjuangkan ini semaksimal mungkin agar aspirasi teman-teman honorer bisa terpenuhi secara keseluruhan,” tegas Ketua DPRD.
Sementara itu, Zulham Damu, Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari yang membidangi persoalan ini, menegaskan komitmen dewan untuk berdiri bersama para tenaga honorer.
“Kami di Komisi I mempunyai komitmen bahwa teman-teman DPRD yang hadir hari ini berada bersama teman-teman honorer. Insya Allah kita akan kembangkan semuanya dan lakukan koordinasi ke tingkat yang lebih tinggi. Mohon beri kami kesempatan karena ini menyangkut regulasi dan konsekuensi keuangan. Kami ingin keputusan yang dihasilkan memiliki legalitas kuat dan berstandar kebijakan nasional,” kata Zulham.
Senada dengan itu, Rajab Jinnik menegaskan bahwa DPRD lahir dari dukungan masyarakat, termasuk para tenaga honorer. Oleh karena itu, perjuangan untuk kesejahteraan honorer menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan politik DPRD.
“Nasib teman-teman honorer adalah nasib kami juga. Apa pun yang terjadi terkait keuangan dan kebijakan daerah akan kami telusuri. Tidak mungkin kami mengorbankan teman-teman honorer. Kami jamin atas nama jabatan kami di DPRD Kota Kendari, kami akan perjuangkan hak-hak teman-teman semua,” tegas Rajab.
DPRD Kota Kendari berjanji untuk terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi para tenaga honorer, baik melalui koordinasi di tingkat daerah maupun pusat. Diharapkan, upaya ini dapat menghasilkan solusi yang adil dan berpihak pada kesejahteraan para tenaga honorer di Kota Kendari.
Di tempat yang sama, Ketua Aliansi R2-R3 Kota Kendari, Irwan, S.E., salah satu anggota DPRD Kota Kendari, mengungkapkan bahwa tuntutan yang disampaikan oleh para tenaga honorer masih memerlukan kajian lebih dalam.
Oleh karena itu, DPRD memberikan peluang kepada perwakilan untuk berangkat ke Jakarta guna membahas secara langsung regulasi yang mengatur persoalan ini.
“Sudah ada sedikit bayangan, namun ini masih akan berkelanjutan. Kami akan berangkat ke Jakarta untuk membahas dan mengkaji lebih awal regulasinya seperti apa terkait masalah R2-R3 ini. Tujuannya agar kami mendapatkan informasi yang akurat dan detail terkait regulasi dan aturan yang ada,” ujar Irwan.
Aksi damai ini berjalan tertib, diawali dengan orasi di depan MTQ, konvoi ke Kantor Wali Kota Kendari, lalu menuju Gedung DPRD. Para peserta mengenakan pakaian hitam putih dengan pita hitam sebagai simbol duka cita honorer se-Indonesia. Aksi ini juga didampingi oleh LBH Peduli Hukum Masyarakat (Pidhum) Sulawesi Tenggara.
Laporan : Hani
Editor : UL