Pembahasan lanjutan Rapat Kerja (Raker) revisi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) per tanggal 2 Oktober 2020 yang ditandatangani Ketua DPRD Konsel harus terhenti.

Hal itu disampaikan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Konsel, Ramlan, bahwa pembahasan revisi Perda RTRW tidak perlu dilanjutkan. Sebab kata dia dalam proses pembahasan dokumen RTRW baru batang tubuh yang sudah selesai dibahas. Selanjutnya untuk peraturan zonasi belum dibahas sementara dibatang tubuh masih perlu dilakukan perbaikan, karena tidak sesuai dengan peta pola ruang dan kondisi lapangan saat ini.

Ramlan menyebut terhentinya pembahasan revisi Perda RTRW dibuktikan dengan adanya persetujuan bersama antara Bupati dan Ketua DPRD tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Konawe Selatan tahun 2020-2024 dengan nomor Pemda : 600/10/2020 dan nomor DPRD : 15/ DPRD/ 2020, per tanggal 15 september 2020 yg ditandatangani Bupati dan Pimpinan DPRD.

“Dalam proses Pembahasan revisi Perda RTRW belum masuk tahapan Paripurna Penetapan. Karena saat ini kami belum menyelesaikan pembahasan peraturan zonasi dan mengecek hasil perbaikan dokumen batang tubuh,” jelasnya.

Ramlan sesalkan sikap yang dilakukan Pimpinan DPRD yang diangapnya sebuah bentuk arogansi. “Kami sudah sepakat dengan anggota Bapemperda lainya untuk segera menyurat ke pimpinan DPRD agar segera membatalkan/mencabut persetujuan antara Bupati dan DPRD tentang penetaan Perda RTRW,” pintanya.

Baca Juga :  Peringati Word Cleanup Day (WCD), Pemkot Kendari Gelar Aksi Bersih-Bersih

Ia menyarankan pimpinan DPRD agar segera membatalkan surat persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD tentang Penetapan Perda RTRW. Apabila itu tidak dibatalkan maka anggota Bapemperda bisa saja melakukan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPRD.

Sebab kata Ramlan proses pembahasan revisi Perda RTRW itu masih dalam perbaikan batang tubuh dan akan membahas peraturan zonasi, itu artinya bahwa proses belum masuk tahapan penetapan. Dan hal ini terkesan ada korporasi antara pemerintah daerah dan pimpinan DPRD.

“Perlu diketahui tanggal, 15 September 2020 itu adalah paripurna pandangan umum fraksi – fraksi DPRD terhadap Ranperda RTRW Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2040, artinya bahwa Perda itu sudah akan dibahas bersama bukan ditetapkan sebagai perda RTRW,” terangnya.

 

Komentar