ARS : Perusahaan yang Membawa TKA China Sebaiknya Dievaluasi

  • Whatsapp

Kendari, Sultrademo.co – Ketua Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Abdurrahman Saleh (ARS), menegaskan, perusahaan yang membawa 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) sebaiknya dievaluasi kepatutan perusahaannya.

“Evaluasi kontribusi perusahaan kepada daerah termasuk bagaimana peran perusahaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya,”katanya, Senin (15/6/2020)

Bacaan Lainnya

Menurutnya, pemerintah daerah harus mengevaluasi sebelum memberi ijin.

“Sebagai dasar memutuskan diterima atau ditunda, mengingat kenapa TKA menjadi isu seksi sebab banyak kepentingan disitu termasuk Pro-Kontra,”ujarnya

“Ini momentum tepat bagi pemerintah daerah terhadap semua perusahaan yang mempekerjakan TKA untuk patuh terhadap deregulasi aturan dan melakukan evaluasi komprehensif terhadap hak dan kewajiban perusahaan menuju kesadaran penuh bahwa investasi membawa berkah kesejahteraan masyarakat,”tambahnya.

500 TKA yang akan diizinkan masuk, lanjutnya, wajib menjalani proses protokol kesehatan Covid-19 yang ketat guna memastikan tidak membawa Wabah Covid-19 gelombang kedua.

Belum lagi masalah visa yang menjadi kenyataan pahit, contoh ada dua jenis visa kunjungan, yaitu visa kunjungan sekali perjalanan indeks 211 dan Visa kunjungan beberapa perjalanan indeks 212.

“Visa 212 ini berlaku selama 1 tahun dimulai dari tanggal penerbitan Visa dengan durasi masa tinggal 60 hari per kunjungan,”jelasnya

Sementara,  80-90 % TKA yang masuk di Indonesia mempergunakan visa kunjungan dan ini sangat merugikan negara.

“Tidak ada kontrol dari negara karena ada segelintir orang yang menutup-nutupi kejadian ini, TKA yang datang belum tentu Tenaga ahli di bidangnya sebab banyak visa dapat diperoleh di Indonesia termasuk di Sultra,” tegasnya.

Disisi lain,  Ia yakin, Gubernur mengambil tindakan dengan dasar yang jelas, namun sebagai wakil rakyat menyampaikan tambahan gagasan sebagaimana isi Surat ke DPRD Sultra ke Presiden RI sebelumnya.

“Pada akhirnya bisa menjadi alasan rasional dan komprehensif ketika pemerintah menjelaskan kepada masyarakat, sekaligus mengantisipasi elemen masyarakat menyalahkan pemerintah,”tutupnya.

 

Pos terkait