Konut / sultrademo.co – Suriati masih ingat benar, bagaimana dirinya pada tahun 80 an, menyusuri pesisir desanya untuk mencari daun nipah.
Ditahun tersebut, menganyam nipah adalah mata pencarian utama para ibu di Desa Tapunggaya, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara.
Sementara untuk para bapak, mencari ikan di laut dengan pukat atau menggubakan pancing tradisional.
Ibu kelahiran 1967 ini bercerita, saat itu cukup mudah mendapatkan daun Nipah, hanya mendayung sampan tak jauh dari desa.
“Kita bikin berbagai anyaman, kadang juga kita bikinkan atap, pokoknya itu pekerjaan utama kita waktu itu,” kata Suriati.
Namun sayangnya, semua berbeda ketika perusahaan tambang mulai datang dan menginvasi kawasan hutan diatas desa.
Tidak ada lagi kini naun Nipah, kalaupun ada dirinya harus mendayung menjauhi desa, sekitar 2 jam menggunakan sampan.
Perjalanan panjang ke kawasan pesisir sebelah Itu pun belum tentu mendapatkan hasil. Karena masifnya aktifitas pertambangan.
Sejak masuknya tambang, mencari daun nipah bukan perkara mudah. Bahkan tak jarang juga mengundang marabahaya.
Pasalnya, untuk mencari Nipah harus mendayung perahu menyusuri pesisir. Jika laut tenang perjanana mudah.
“Kalau tidak ombak 2 jam, tapi kalo ombak bisa 3 jam, itu pun bukan mau cari Nipah, malah cari mati kalo bersampan pas ombak,” kata Suriati.
Karena sulitnya bahan baku anyaman Nipah, dirinya dan warga desa pun mulai meninggalkan aktifitas anyam menganyam.
“Sejak tambang mulai masuk,pengolahan untuk bikin tikar itu sudah berapa tahun ini sudah tidak pernah lagi,” ungkap Suriati.
Kini, ibu 11 anak ini hidup dengan mengharapkan bantuan dari tambang yang disalurkan perusahaan ke warga desa.
Seperti uang debu, bantuan guru ngaji serta majels taklim. Besaran cukup lumayan, sekitar sejutaan sebulan.
Selain bantuan tersebut, kata Suriati, para ibu di Desa Tapunggaya juga mencoba peruntungan jadi tukang masak untuk perusahaan.
Tapi itu pun tidak selaku berhasil, karena perusahaan yang masuk umumnya telah membawa tukang masak sendiri.
Tidak hanya itu, perusahaan juga kerap memilih tukang masak ‘titipan’ oknum tertentu dibanding warga di desa.
“Begitulah Ya maksudnya orang yang mendekat sekali orang dekat, kecuali ada orang dekat baru kita dipakai,” kata Suriati.
Hidup memang menjadi lebih sulit untuk Suriati saat ini. Namun dirinya tidak punya pilihan lain sebagai masyarakat kecil.
Termasuk diantaranya, tidak punya pilihan untuk hidup ditempat yang lebih aman dari bencana ekologis.
Pasalnya, setelah masuknya tambang, Desa Tapunggaya yang dulu aman dan jauh dari bencana kini terjadi sebaliknya.
Saat hujan datang, tanah longsor menjadi momok yang menakutkan warga. Tidak hanya sekali, bencana sudah terjadi berulang kali.
Surianti bahkan nyaris kehilangan anggota keluarganya yang rumahnya terseret longsor saat tertidur.
“Warga dsini was-was jangan sampai terjadi longsor lebih besar dari yang pernah terjadi longsor itu,” ujar Suriati.
Tidak hanya bencana, dirinya juga menyesalkan masuknya tambang karena merusak sepanjang jalanan desa.
Sudah bertahun-tahun jalanan di desanya rusak tapi belum diperbaiki. Sehingga menyulitkan warga dalam beraktivitas.
*Kalau bisa sebenarnya mohon diperbaiki Jalan, karena kita susah kalau mau kemana-mana,” ungkap Suriati.
Sementara itu, Direktur WALHI, Udin,menjelaskan Sultra, pertambangan yang digembar-gemborkan di Sultra mengakibatkan rusaknya ekosistem.
Kerusakan ekosistem tersebut yang paling merasakan dampaknya tentu masyarakat lingkar tambang atau yang tinggal tidak jauh dari aktifitas pertambangan.
Masyarakat pesisir merasakan dampaknya, dengan hilangnya sumber air bersih itu seperti di Desa Tapunggaya.
“Kondisi tersebut berpengaruh pada memburuknya kualitas hidup masyarakat di pesisir, apalagi aktifitas pertambangan juga menggu kesehatan dan lingkungan,” tegas Udin.
Udin menyebut, aktifitas pertambangan berdampak pada tingginya diversi pernapasan atau diversi saluran pernapasan.
Selain itu, bersamaan datang hujan aktifitas pertambangan juga memperkeruh kawasan pesisir. Sehingga nelayan susah mencari ikan.
“Sehingga nelayan yang biasanya beroperasi di 2 mil laut dari pesisir terpaksa harus melaut lebih jauh untuk mencari ikan,” jelas Udin.
Dirinya menghawatirkan, masalah ini sendiri bahkan akan menjadi jauh lebih besar dimasa yang akan datang.
Menurutnya, bencana ekologis yang terjadi secara masif empat tahun belakangan, merupakan dampak dari aktifitas pertambangan mulai tahun 2008.
“Dari aktifitas pertambangan sejak tahun 2008, sampai sekarang itu 12 tahun, itu baru kelihatan dampaknya,” ungkap Udin.
Dirinya memperkirakan, dalam 10 tahun kedepan, jika tidak dilakukan pembenahan, maka berdampak bencana ekologis yang parah.
Untuk itu, dirinya mendesak agar dilakukan review perizinan, luasan pertambangan serta meninjau kembali luasan pertambangan.
“Wilayah yang rawan kerusakan yang dampaknya bisa ke masyarakat itu harus dikaji kembali,” kata Udin.
Selai itu, wilayah tambang yang sudah rusak juga harus segera direhabilitasi baik reklamasi pasca tambang atau perbaikan lingkungan.
Ia juga menyebut, praktik pertambangan yang sudah belasan tahun tidak pernah ada langkah untuk pembenahan.
Sehingga yang terlihat adalah bukaan hutan atau laju deforestasi. Bahkan Konawe Utara menjadi penyumbang terbesar.
Kalau dari hasil kajian, kata Udin, pertambangan dan perkebunan berkontribusi hingga 90 persen terhadap laju deforestasi.
Apalagi menghadapi musim timur pada tiga atau empat bulan kedepan dengan cuaca yang cukup ekstrim.
Hal tersebut dikhawatirkan bisa berdampak bencana yang lebih meluas lagi jika tidak segera dilakukan pembenahan.
“Jadi pembenahan lingkungan butuh harus kita lakukan, dalam waktu sesegera mungkin,” pungkasnya.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
