CSR/PPM dititip di Kejaksaan, PB HMI Tantang Debat Kejati Sultra

  • Whatsapp
Ketgam : Ketua Bidang Pembangunan Energi, Migas dan Minerba (PEMN) Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Muhammad Ikram Pelesa

Kendari, Sultrademo.co – Ketua Bidang Pembangunan Energi, Migas dan Minerba (PEMN) Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Muhammad Ikram Pelesa menantang debat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Tenggara terkait cara penentuan besaran dana Corporat Social Responsibility (CSR) atau Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) oleh perusahaan.

Tantangan ini dilayangkan Ikram Pelesa dalam kegiatan dialog Milenial Ngobrol Tambang, yang digelar oleh Forum Mahasiswa Pemerhati Investasi Pertambangan (Forsemesta) Sultra dengan tema “Dana Program CSR dan PPM, Dari, Oleh dan Untuk Siapa?,” pada Rabu (14/7).

Bacaan Lainnya

Ikram Pelesa menilai, dugaan penyerapan dana segar CSR atau PPM dari beberapa perusahaan tambang yang dilakukan oleh pihak Kejati Sultra merupakan eksperimen baru dan belum memiliki landasan hukum yang kuat.

“Saya melihat ini adalah eksperimen baru, belum ada dasar hukum yang kuat yang mampu digunakan oleh kejati sultra dalam penyerapan dana CSR atau PPM,” ucap Ikram saat dimintai keterangan oleh awak media Sultrademo.co.

Menurut Ikram, dana CSR maupun dan PPM merupakan wilayah kinerja perusahaan melalui bentuk program yang dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dalam penyaluran sasarannya.

“Sasarannya pada masyarakat lingkar tambang, bukan dalam bentuk uang gelondongan,” kata Ikram yang juga merupakan Kordinator Forsemesta.

Ia melanjutkan, saat ini regulasi yang mempertegas tentang kewajiban CSR maupun PPM baru menempel pada Undang Undang (UU) Perseroan Terbatas (PT) dan belum ada UU yang mengatur secara khusus.

“Jadi tidak ada aturan yang mengatur secara spesifik soal besaran dan bentuk CSR. Ketika Kejati melakukan eksperiman bahwa jumlahnya sekian dan bentuknya adalah duit, itu adalah hal yang salah,” tandas Ikram.

“Karena soal program CSR ataupun PPM ini tidak boleh dalam bentuk dana segar. Ia harus dalam bentuk program yang sifatnya ini pemberdayaan dan pengembangan masyarakat dilingkar investasi itu sendiri,” tukasnya.

Pihak Kejati Sultra sempat menghadiri kegiatan dialog tersebut via zoom sebagai salah satu pembicara. Namun pihak Kejati Sultra diketahui mangkir sebelum memberikan komentar mengenai program dana CSR dan PPM.

Sebelumnya, Front Rakyat Sultra Bersatu (Forsub) melakukan aksi demonstrasi didepan gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) terkait dugaan gratifikasi dana CSR dan PPM oleh kepala Kejati Sultra, Rabu (30/6).

Pada komentarnya (30/6), Jendral Lapangan (Jendlap), Nukman telah membeberkan bahwa berdasarkan hasil investigasi Forsub, PT. AMI dan PT. Putra Mekongga Sejahtera menitipkan dana PPM kepada Kejati Sultra dengan Total 3,255 Miliar. Adapun besaran masing-masing PT. AMI sebanyak 1,7 Milar dan PT. Putra Mekongga Sejahtera sebanyak 1,55 Miliar.

Kedua perusahaan yang menitipkan dana PPM tersebut, disinyalir merupakan perusahaan yang sedang diselidiki oleh Kejati Sultra karena belum mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), Izin Operasi Terminal Khusus (Tersus) dan melakukan pencemaran lingkungan.

Sedangkan saat dikonfirmasi (30/6), Asisten Intelijen Kejati Sultra, Noer Adi mengatakan dana PPM tersebut dititipkan didalam rekening BRI Samtulangi, atas nama Kejati Sultra.

Noer Adi menegaskan, apa yang dilakukan pihak Kejati Sultra merupakan upaya penyidikan dalam menggali temuan-temuan dan telah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 Ayat 1a.

UU RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (RI) Pasal 30 Ayat 1a berbunyi : dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan.

Adapun penjelasan UU RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 Ayat (1) Huruf a :
“Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan
dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan,”.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kejati Sultra belum merespon permintaan awak Sultrademo.co (15/7) guna dimintai keterangan lanjutan.

Penulis : Luthfi Badiul Oktaviya
Editor : AK

 

Pos terkait