Andoolo, Sultrademo.co– Adalah Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Selatan, Ramlan yang hari ini kembali naik pitam setelah mengetahui marak kegiatan “siluman” melekat dibeberapa Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) Konsel.
Di sela rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Konsel yang hanya dihadiri oleh Kadis Keuangan, Sahlul dan Kabidnya, Ramlan meluahkan kekesalannya.
Pasalnya, rapat yang mestinya dihadiri oleh Ketua TAPD, Kepala Bappeda, dan Pimpinan OPD terkait, justru tak kasat mata.
Buntutnya, politisi asal Kecamatan Angata ini menegaskan akan melaporkan ke aparat penegak hukum berkaitan dengan adanya beberapa dugaan kegiatan siluman tahun 2021.
Dijelaskan Ramlan, dibeberapa OPD, terdapat nomenklatur kegiatan yang tidak pernah dibahas dan dimasukan dalam APBD.
Sebut saja kegiatan pengadaan sumur bor anggaran 1 miliar, dan drainase 2 miliar melekat pada Dinas PU. Belum lagi, lanjut Sekretaris Komisi III ini, pada Dinas Kelautan dan Perikanan terdapat kegiatan yang dibahas, namun dalam perjalannya dihilangkan dan diganti dengan kegiatan yang tidak pernah ditetapkan pada APBD.
Ditambah, pembengkakan anggaran pada salah satu kegiatan di Kecamatan Tinanggea yang semula diporsi Rp150 juta namun tiba-tiba bertambah Rp500 juta.
“Tadi ini kan kita rapat dengan TAPD berkaitan dengan pokir -pokir dewan yang dipangkas, dan soal PMK nomor 17 tahun 2021, disana ada revocusing Dana Alokasi Umum (DAU) 8 persen atau total Rp21 miliar lebih, termaksud DAK juga dipangkas Rp1 miliar, dan yang hadir hanya Kadis Keuangan, dia juga sudah mengakui kalau ada kegiatan di beberapa OPD itu siluman,” ujar Ramlan.
Rapat itu, tambah Ramlan dipending hingga 08 Maret mendatang. Tegasnya, pada rapat berikutnya, Ketua TAPD dan jajaran serta seluruh pimpinan OPD harus hadir dan membawa RKA untuk diperiksa dan dievaluasi.
“Karena kita belum terima APBD jadi RKA saja mereka bawa, kita pastikan mana kegiatan yang dibahas dan direvocusing, disitu akan kelihatan yang siluman itu, ini tidak boleh dibiarkan karena menyalahi aturan, kita minta RKA harus mereka bawa biar jelas. Saya heran kenapa kalau sudah kita marah begini mereka selalu saling lempar kesalahan, sebut penyesuaian aplikasi SIPD lah, salahkan SIPD lah, memangnya itu SIPD mengurangi atau menambah anggaran, itukan hanya sistem aplikasi,”kesalnya.
Ramlan menegaskan, bahwa pihak fraksi Demokrat memastikan akan menolak kegiatan siluman itu.
“Kalau masih dipaksa kita tempuh jalur hukum, melaporkan ke pihak aparat penegak hukum,” kecamnya. (AK)
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
