Diduga Tak Memiliki Kekuatan Hukum, Massa Aksi Segel Kantor PT. Antam

Ketgam : Masa Aksi Saat Menggruduk kantor PT. Antam

Konawe Utara, Sultrademo.co– Koalisi Masyarakat Konawe Utara (Kompak) gelar aksi unjuk rasa di depan kantor aneka tambang dan Kantor Syahbandar Kelas III di Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara (Konut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu, (22/12/2021)

Diketahui, massa aksi merupakan gabungan dari lembaga pemerhati lingkungan dan kehutanan, serta masyarakat lingkar tambang.

Bacaan Lainnya

Pada aksi tersebut, mereka menuntut PT. Aneka tambang (Antam) untuk membuat pernyataan resmi bahwa kegiatan penambangan yang berada di 11 Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang saat ini masih proses sidik dan lidik Mabes Polri adalah atas perintah kerja dari PT. Antam tersebut atau Tidak.

Dikatakan Iqbal S.Kom, selaku Jendral Lapangan, bahwa kasus 11 IUP dan PT. Antam Belum memiliki kekuatan hukum tetap untuk adanya aktifitas pertambangan di wilayah tersebut. Putusan MA 225  tak dapat dijadikan dalih untuk melaksanakan kegiatan penambangan oleh perusaahan yang sedang bersengketa, sebab dengan adanya sidik dan lidik Mabes Polri atas sengketa tersebut menjadi bukti bahwa proses hukum atas sengketa tersebut masih berjalan.

“Hal aneh yang dipertontonkan PT. Aneka Tambang terhadap aktifitas tambang di wilayah tersebut apalagi di duga aneka tambang memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada perusahaan lain yaitu PT. LAM dan PT. Trimega Pasifik Indonesia yang menambang di lokasi IPPKH PT. Karya Murni Sejati 27 adalah sejarah hitam Antam di bumi Konawe Utara , PT. Aneka tambang tidak lagi mencerminkan sebagai perusahaan milik negara namun terkesan PT. Antam Tbk telah membuat kecurangan penambangan di Konawe Utara,” ujar iqbal

Lanjutnya, Bukan saja menambang tanpa izin, tapi PT. Antam Tbk di duga kuat berkonspirasi menghilangkan alat bukti proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan Mabes Polri dengan melakukan pengangkutan dan penjualan ore nikel yang berasal dari wilayah 11 IUP.

“di duga telah terjual kurang lebih 17-28 tongkang. Atas aktifitas tersebut siapa yang bisa bertanggung jawab,” ungkapnya.

Sementara itu, Agus Darmawan, Selaku Sekretaris Forkam HL Sultra mengatakan, dengan bungkamnya PT. Aneka Tambang pihaknya menduga bahwa PT. Aneka Tambang benar merupakan dalang dari Penambangan yang terjadi di 11 IUP yang masih proses sidik dan lidik Mabes Polri tersebut.

“Aksi ini akan terus kita laksanakan sampai benar-benar kami menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan dari pihak PT. Antam dan Syahbandar Molawe,” tukas Agus

Ditempat terpisah masa aksi saat berdialog dengan Kepala Syahbandar Molawe mengatakan bahwa PT. Antam dari bulan September pasca pemberhentian oleh mabes Polri hingga saat ini hanya 1 kali mengajukan permohonan izin berlayar

Penulis: Supriyadin Tungga
Editor: UL

Pos terkait