Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel)  menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait dengan rencana pemeriksaan anggaran penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) tahun 2020 yang akan dilakukan BPK RI Perwakilan Sultra, bertempat di Aula Rapat Lantai 2 Gedung DPRD Konsel, Selasa (14/7/2020).

Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo saat membuka Raker tersebut mengatakan bahwa hal ini dilaksanakan karena ada laporan masyarakat yang masuk terkait banyaknya masyarakat yang belum menerima hak-hak mereka dalam penanggulangan dan penanganan Covid-19.

“Saya mempertanyakan apakah new normal akan diberikan bantuan kembali kepada masyarakat atau sudah tidak ada lagi. Dan juga apakah kelurahan tidak mendapat BLT,” tanya Irham.

sultrademo

Untuk itu dirinya mempersilahkan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk menjelaskan gambaran umum penggunaan anggaran dalam penanganan Covid-19 tersebut.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Konsel, Sahlul, mengungkapkan bahwa terkait penggunaan anggaran penanganan Covid-19 totalnya senilai Rp 16 Miliar.

Sedangkan yang disampaikan awal, kata dia, adalah dana tidak terduga senilai Rp 14 Miliar. Sementara anggaran yang belum terpakai senilai Rp 24 Miliar.

Baca Juga :  Syarifuddin Minta Seluruh OPD Lingkup Pemkot Kendari Turut Aktif dalam Upaya Berantas Korupsi

“Dan kita berharap anggaran tidak terpakai untuk mendapatkan keseimbangan. Selain itu DAU tambahan untuk kelurahan tidak boleh dialihkan ke dana penanganan Covid-19,” terangnya.

Usai mendengarkan penjelasan Kepala BKAD Konsel, Irham juga menyarankan kepada Dinas Sosial untuk menyiapkan data lengkap penerima bantuan sebelum dilaksanakan pemeriksaan BPKP.

Menanggapi hal tersebut Dinas Sosial menjelaskan, bahwa realisasi pelaksanaan pembelanjaan sembako dengan dana Rp 5 Miliar terdiri dari beras, gula, mie instan, dan mie goreng.

“Untuk data penerima bantuan belum riil. Hal ini dikarenakan laporan dari kecamatan belum lengkap. Dan untuk kelurahan tidak mendapat Bantuan Langsung Tunai, karena BLT bersumber dari Dana Desa (DD),” jelasnya.

Lanjutnya, dua kelurahan yang terlambat mengirim data, yaitu Kelurahan Kolono dan Kelurahan Landono. Alur pemberian bantuan berdasarkan dampak Covid-19 kepada masyarakat, Kepala Desa mengirim data ke Dinas Sosial melalui sekretariat penanggulangan Covid-19 dan selanjutnya diverifikasi faktual oleh Dinas Sosial.

 

Komentar