DPRD Sultra Dukung Kebijakan Mendagri Evaluasi APBD Provinsi Sultra

  • Whatsapp

Kendari ,sultrademo.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tito Karnavian, Jumat (25/10) menegaskan bahwa kementerian akan melakukan evaluasi terhadap anggaran pendapatan belanja pemerintah provinsi se-Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar anggaran belanja lebih tepat sasaran serta fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di daerah.

Menanggapi penyataan Mendagri, Wakil ketua DPRD Provinsi Sultra, Muh. Endang SA mengatakan mendukung sikap yang diambil oleh Mendagri untuk melakukan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2020 pada setiap daerah provinsi seluruh indonesia.

Bacaan Lainnya

“Pemerintah daerah provinsi Sultra termaksud DPRD Sultra di dalamnya sebagai perpanjangan tangan kementerian dalam negeri, wakil pemerintah pusat akan melakukan inisiatif evaluasi APBD Provinsi sultra tahun anggaran 2020 secara internal dalam waktu yang singkat setelah pulangnya anggota DPRD mengikuti orientasi,” Ungkapnya.

Terdapat beberapa program yang direncanakan perlu dievaluasi adalah diantaranya:
Pertama, Perpusatakaan Modern.
Menurut politikus Demokrat ini perkembangan teknologi telah merubah paradigma pengunjung perpustakaan ke arah digitalisasi perpustakaan.

“Bukan lagi menjadi bangunan atau gedung penyimpan buku serta tempat yang eksklusif tapi lebih kepada pemanfaatan teknologi sehingga kebutuhan informasi pengunjung perpusatakaan bisa didapatkan tanpa harus berkunjung ke perpusatakaan tapi bisa menggunakan fasilitas internet. Fakta demikian dapat dibuktikan dengan tutupnya percetakan buku besar sebagai contoh jaringan toko buku terkemuka di Amerika Serikat,” jelasnya.

Di indonesia terjadi peristiwa yang sama misalnya penutupan buku-buku Aksara Gunung Agung karena kecendrungan masyarakat lebih pada media elektornik.

“Kiranya di era ini lebih tepat melakukan suport digitalisasi yang ada menuju E-library atau pembangunan digitalisasi sehingga lebih bermanfaat dan efisien dari sisi anggaran. Atas hal tersebut diatas kami memandang bahwa pembangunan perpustakaan modern yang diperkirakan menelan anggaran sebesar 94 miliar rupiah agar ditinjau kembali,” harapnya.

Kedua, Jalan akses Kendari-Toronipa.
Pembangunan infrastruktur termasuk jalan merupakan salah satu kebutuhan penting untuk masyarakat namun dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan skala alokasi anggaran yang besar sehingga mencapai angka 804 miliar hanya untuk menghubungkan akses jalan kendari-toronipa.

“Hal demikian dalam pandangan kami merupakan suatu pemborosan anggaran masih banyak fasilitas infrastruktur jalan yang mengalami rusakan mendesak dan lebih penting dilakukan perbaikan”.
Sebagaimana yang telah di sepakati sebelumnya jangka waktu pelaksanaan pinjaman daerah untuk membangun jalan Kendari-Toronipa selama dua tahun -jumlah anggaran tahun 2020 Rp 502.500.000.000 -jumlah anggaran tahun 2021 Rp 301.500.000.000

Ketiga, Rumah Sakit Bertaraf Internasional. Urgensi pembangunan rumah sakit jantung bertaraf internasional belum menjadi prioritas mengingat fasilitas dan kesiapan dari sisi sumber daya manusia belum memadai sehingga apabila tetap dipaksakan dikhawatirkan tidak dapat beroperasi atau berfungsi secara maksimal.

“Oleh karena itu pembangunan rumah sakit jantung belum urgen untuk di laksanakan pembangunanya kami lebih sepakat jika pemerintah provinsi sultra memaksimalkan layanan dan fasilitas rumah sakit Bahteramas yang telah ada ,”harapnya.

Sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya jangka waktu pelaksanaan pinjaman daerah untuk membangun rumah sakit yang dimaksud selama dua tahun:
– jumlah anggaran 2020 Rp 201.500.000.00
– jumlah anggaran 2021 RP 196.400.000.000

(Ilfha)

Pos terkait