Baubau, sultrademo.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD tahun 2024 di Kota Baubau, pada Senin (21/3/2023).
Kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Tenggara J Robert, menerangkan dalam Musrenbang kali ada empat aspek yang menjadi isu strategis dalam pembahasan.
Pertama, Isu Peningkatan SDM
Robert menjelaskan meskipun indeks pembangunan di Sultra terus merangkak naik yang pada tahun 2022 tercatat mencapai 72,23 namun angka tersebut masih di bawah rata-rata nasional yaitu, 72,91. Untuk itu isu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Sulawesi Tenggara masih menjadi isu utama, kualitas pendidikan menengah dan pelatihan kerja terhadap kebutuhan pasar kerja masih dirasakan belum optimal.
“Sehingga masih menjadi fokus kita,” ujarnya.
Disamping itu peningkatan derajat kesehatan melalui optimalisasi sistem pelayanan kesehatan terus di tingkatkan terutama menghadapi isu stunting, dan persoalan kesehatan lainnya.
Kedua : Isu Inflasi, Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Kemiskinan
Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota terus berupaya menggiatkan perekonomian daerah agar kembali pulih, upaya yang dilakukan beberapa sektor prioritas diantaranya adalah mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktifitas kelompok miskin dan rentan .
“Kita juga perlu berupaya meningkatkan kapasitas sektor rill dan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan bagi masyarakat,” terang Robert.
Ketiga, Isu Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan.
Meskipun angka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara saat ini 5,53%, lebih tinggi dari nasional 5,31% infrastruktur dasar dan kewilayahan di Sulawesi Tenggara masih belum optimal. Pertumbuhan ekonomi Sultra dan pemerataan pembangunan perlu di dorong melalui transformasi ekonomi pada sektor pariwisata, peningkatan produksi dan produktifitas sektor pertanian, hilirisasi pertambangan serta program padat karya untuk menyerap tenaga kerja, di samping itu persoalan pendidikan.
“Kita patut bersyukur bahwa tingkat pengangguran terbuka di Sultra hanya 3,36% lebih rendah dari angka nasional yang mencapai sebanyak 5,86%,” paparnya.
Keempat, Isu Tata Kelola Pemerintahan
Belum optimalnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dan belum optimalnya inovasi daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik masih menjadi fokus dalam penyelenggaraan pemerintahan, perbaikan tata kelola akan dilakukan melalui penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik sistem informasi pemerintahan daerah serta kebijakan satu data.
Laporan: Muh Sulhijah
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
