Kendari, Sultrademo.co – Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr. Muh. Endang SA, mengingatkan Gubernur Sultra Andi Sumangerukka (ASR) agar lebih fokus menyelesaikan masalah-masalah utama yang membelit masyarakat Sulawesi Tenggara ketimbang sibuk mengurusi pembangunan Jembatan Muna-Buton.
Menurut Endang, jembatan tersebut dari sisi urgensi hanya akan menghubungkan dua pulau, yaitu Muna dan Buton, dan tidak menghubungkan kepulauan dan daratan sebagai entitas utama demografi dan ekonomi Sultra.
“Lagi pula, rencana pembangunan Jembatan Muna-Buton itu tidak termasuk dalam delapan visi-misi ASR-HUGUA pada Pilkada 2024 lalu,” kata Endang dalam pernyataannya, Senin (14/7/2025).
Ia menilai bahwa terdapat berbagai persoalan utama yang semestinya menjadi perhatian dan prioritas Gubernur ASR. Di antaranya adalah infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak di berbagai wilayah, APBD yang defisit dan makin terbebani karena belanja rutin yang lebih tinggi daripada belanja publik, pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang buruk, kebutuhan reformasi birokrasi, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta digitalisasi wilayah mengingat masih tingginya daerah blankspot di Sultra. Endang juga menyinggung turunnya harga nilam yang menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat petani.
“Saya amati, lebih dari 100 hari kerja pemerintahan ASR-HUGUA berjalan landai, tidak fokus, hanya sibuk pada rutinitas birokrasi dan seremonial, tanpa inovasi dan kreativitas, seperti kapal tak ada tujuan,” ungkap mantan Ketua KNPI Sultra ini.
Endang mencontohkan, dalam bidang pendidikan, salah satu visi-misi ASR-HUGUA adalah pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa (Penggaris). Namun, pada musim tahun ajaran baru kali ini, menurutnya, belum terdengar adanya pembagian seragam gratis di sekolah.
Bahkan, ia mengaku menerima keluhan dari orang tua murid tentang mahalnya seragam sekolah dan seragam ekstrakurikuler yang diperjualbelikan di sekolah-sekolah.
“Kita tidak mendengar intervensi langsung dari ASR agar seragam menjadi gratis atau murah, atau apa rencana besar ASR tentang pendidikan berkualitas dan murah di Sultra,” lanjutnya.
Selain itu, ia menilai lemahnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembangunan daerah. Ia menyebut belum ada rapat koordinasi antara Gubernur dengan para Bupati/Wali Kota guna percepatan pembangunan dan konektivitas wilayah.
Ia mencontohkan pengoperasian Bandara Sugimanuru di Muna Barat dan Bandara Matahora di Wakatobi yang menurutnya hanya diurus oleh pemerintah kabupaten setempat. Padahal, kedua bandara tersebut merupakan gerbang konektivitas wilayah yang seharusnya juga menjadi perhatian utama gubernur.
“Gubernur dan Bupati/Wali Kota jalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Endang juga menyoroti belum adanya roadmap atau peta jalan besar dari ASR dalam mengatasi banjir di Kota Kendari. Ia menegaskan, tanggung jawab pembangunan Kota Kendari bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kota, tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi, mengingat posisi Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sultra.
“Kita prihatin tiap tahun Kota Kendari dilanda banjir tanpa ada upaya pencegahan sistematis dari pemerintah provinsi,” ujarnya.
Dalam sektor pengelolaan SDA, ia menilai belum ada rencana besar dari ASR untuk merevitalisasi lingkungan akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas konsesi ekstraktif. Ia juga mempertanyakan visi ASR tentang blue print Sultra sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam hilirisasi pengelolaan SDA.
“Program hilirisasi di Sultra berjalan auto pilot. Pemprov gagap hendak akan berposisi di mana, akibatnya manfaat hilirisasi belum maksimal,” tegasnya.
Ia juga menyinggung pernyataan ASR di forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI tentang rendahnya Dana Bagi Hasil (DBH) SDA untuk Sultra. Namun, menurutnya, tidak ada langkah konkret yang dilakukan pasca penyampaian tersebut.
“Padahal kita tahu, sumber ketidakadilan pengelolaan sumber daya alam salah satunya karena kesenjangan dalam pembagian DBH SDA,” tambahnya.
Endang menutup pernyataannya dengan menyerukan agar Gubernur ASR lebih fokus pada kerja-kerja substansial dan menunaikan janji-janji kampanyenya.
“Poin saya adalah agar ASR fokus pada kerja-kerja substansial, membereskan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Sultra, hindari kerja pencitraan nirfaedah, fokus pada penajaman dan implementasi visi-misi yang diperjanjikan dengan rakyat Sultra saat kampanye Pilkada,” tutupnya.
Laporan: Muhammad Sulhijah
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
