Endang SA Minta Gubernur Sultra Lindungi Tenaga Medis Penanganan Covid-19

Kendari, sultrademo.co – Setelah mencermati perkembangan penanganan Covid-19 di Sulawesi Tenggara, Wakil Ketua DPRD Sultra Muhammad Endang SA berharap Gubernur Sultra Ali Mazi dapat meningkatkan konsolidasi seluruh sumber daya untuk melawan Covid-19. 

Ia menjelaskan pasca rapat Forkompimda Provinsi di DPRD Sultra beberapa hari yang lalu disepakati jumlah anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19 yaitu sekitar Rp 500 Miliar yang bersumber dari APBD Sultra hasil relokasi dan dana taktis/Kasda Provinsi.

Menurut politisi Demokrat ini, dari anggaran tersebut seharusnya segera dialokasikan dalam daftar belanja diantaranya untuk keperluan belanja logistik/beras di Bulog.

“Sampai hari ini kami di DPRD belum mendapat laporan, apakah Tim GT Provinsi sudah berkoordinasi dengan Bulog, atau beras sudah dibagi ke masyarakat” Ungkap Endang SA. 

Selain itu Ia juga menyoroti kondisi tenaga medis penanganan Covid-19 yang kesulitan untuk menemukan tempat tinggal sementara yang mudah dijangkau dari Rumah Sakit Bahteramas.

“Ada aspirasi tentang perlunya tempat transit dan istrahat bagi tenaga kesehatan yang bekerja di garis depan melawan Covid-19. Mereka sudah hampir sebulan tidak pulang ke rumah karena panggilan tugas kemanusiaan dan menghindari keluarga agar tidak tertular virus Covid-19” Jelasnya. 

Oleh karena itu Ia berharap Gubernur Sultra dapat memberikan perlindungan maksimal kepada tenaga kesehatan yang saat ini berjuang melawan Covid-29.

“Sediakan hotel yang layak sebagai tempat transit dan istrahat bagi tenaga kesehatan kita disertai dengan pemenuhan logistik yang cukup, sebagaimana Pemprov di daerah lain telah melakukannya. Selanjutnya gaji, tunjangan, honor, insentif dan bonus dipercepat penyalurannya jangan ditunda. Kita tahu, mereka meninggalkan keluarga demi melindungi kita semua, ini buka pekerjaan mudah. Intinya, selama masa pandemi ini tenaga kesehatan jangan lagi dibebani dengan pikiran/urusan keterbatasan alat perlindungan diri (APD) dan pemenuhan kesejahteran, hal tersebut seharusnya menjadi tugas gubernur. Kami di DPRD berapapun yang diminta, kami setuju dan ketuk palu”. Pungkasnya.

 

Berlangganan Berita Terbaru Sultrademo.co!

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

error: Konten Terproteksi !!