Jakarta, Sultrademo.co – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo membenarkan adanya pertemuan antara Prabowo dan Gibran yang berlangsung pada pagi hari. Pertemuan tersebut disebut berjalan sekitar dua setengah jam.
“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” kata Prasetyo.
Dalam pertemuan itu, Gibran disebut menyampaikan keinginannya untuk mundur di tengah dinamika politik yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik dokumen pendidikan yang digunakannya.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” lanjut Prasetyo.
Meski demikian, Prasetyo membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran tersebut.
Ia menjelaskan, dalam pertemuan itu Presiden justru memberikan sejumlah masukan. Sementara Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN.”
Tekanan Politik Menguat di DPR
Wacana pengunduran diri Gibran muncul ketika polemik dokumen pendidikannya semakin melebar dan mulai mendapat respons politik dari parlemen.
Sebanyak 50 anggota DPR yang berasal dari enam fraksi disebut telah mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Langkah itu berkaitan dengan putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran, yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024, tidak sah.
Putusan MA tersebut juga berkaitan dengan putusan MK sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran selama menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.
Merespons persoalan itu, DPR mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3.
Hak tersebut dapat digunakan untuk menyikapi dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, termasuk apabila pejabat bersangkutan dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden atau wakil presiden.
Gibran Pernah Tanggapi Polemik Ijazah
Sebelumnya, Gibran juga sempat memberikan tanggapan mengenai polemik dokumen pendidikannya.
Ia mempertanyakan tudingan yang meragukan kelulusannya dari jenjang pendidikan menengah. Menurutnya, pendidikan hingga tingkat sarjana yang ditempuhnya di Singapura menjadi bukti bahwa dirinya telah menyelesaikan pendidikan SMA.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran, Rabu (7/10).
Pernyataan tersebut disampaikan Gibran saat merespons putusan MK terkait persoalan dokumen pendidikannya.
Kini, polemik tersebut tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga berkembang menjadi isu politik yang menyeret posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
