Kendari, Sultrademo.co – Komitmen untuk menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai kawasan ramah investasi kembali ditegaskan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka dalam pembukaan Sultra Investment Summit 2025, Selasa (24/6/2025), di Hotel Plaza Inn Kendari. Kegiatan ini menjadi ajang strategis antara pemerintah dan pelaku usaha untuk memperkuat sinergi dalam menciptakan investasi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sultra tersebut, hadir berbagai unsur penting daerah seperti Ketua DPRD Sultra, Forkopimda, pejabat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, pimpinan perbankan, serta para pelaku usaha dari sektor Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Kepala DPMPTSP Sultra, Parinringi, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini tidak hanya wadah diskusi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi percepatan realisasi investasi serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025. “Kami ingin membangun ekosistem investasi yang sehat, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah,” ujarnya.
Momentum tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen kewajiban oleh enam perusahaan besar yang beroperasi di Sultra, termasuk PT Ifish Deco, PT Tiran Indonesia, dan PT Sulawesi Cahaya Mineral.
Penandatanganan dilakukan langsung di hadapan Gubernur dan peserta summit sebagai simbol kesepakatan dalam membangun praktik investasi yang bertanggung jawab.
Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa Sulawesi Tenggara memiliki kekayaan alam luar biasa, namun realitas fiskal menunjukkan bahwa 65 persen anggaran daerah masih tergantung pada transfer dari pusat.
“Saya tidak bisa mensejahterakan rakyat sendirian. Saya butuh dukungan dari pelaku usaha. Investasi yang masuk harus bisa menggerakkan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja,” tegasnya.
Ia memaparkan, realisasi investasi pada triwulan pertama 2025 baru mencapai Rp4,46 triliun dari target Rp13,28 triliun. Untuk itu, Gubernur mendorong sektor pertambangan, pertanian, perikanan, pariwisata, dan jasa untuk lebih digarap secara maksimal.
Dalam forum tersebut, Gubernur menggarisbawahi lima kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2024, antara lain:
1. Menggunakan pelat kendaraan bernomor Sultra dan membayar pajak kendaraan di daerah.
2. Membeli BBM dari distributor resmi yang menjadi wajib pungut Pemprov.
3. Menyampaikan laporan penggunaan air permukaan tiap bulan.
4. Menggunakan alat berat yang taat pajak.
5. Menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) bagi masyarakat sekitar usaha.
“Saya tidak minta lebih. Saya hanya minta kewajiban itu dijalankan. Kita ingin pengusaha yang konsisten, bukan yang hanya berkomitmen di awal lalu lupa setelahnya,” ujar Gubernur dengan nada tegas.
Gubernur juga mengajak seluruh OPD untuk turut menciptakan iklim investasi yang kondusif, cepat, dan tanpa hambatan birokrasi.
“Kalau bisa cepat kenapa diperlambat? Kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit?” tukasnya, seraya menekankan pentingnya integritas pelayanan publik.
Acara juga dirangkaikan dengan peluncuran Same Day Service Tanpa Pungli yang ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Gubernur bersama Ketua DPRD, Kepala DPMPTSP, dan jajaran Forkopimda.
Sebagai penutup, Gubernur mengingatkan para pelaku usaha agar menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester I tahun 2025 secara daring antara 10 hingga 17 Juli.
“Mari kita jadikan Sultra sebagai gerbang investasi baru di kawasan timur Indonesia. Ramah investasi, berkelanjutan, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Laporan : Arini Triana Suci R
Editor : UL
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
