Jakarta, Sultrademo.co – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, memimpin rombongan 31 pejabat tinggi Pemprov Sultra dalam kunjungan kerja ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta, Kamis (19/6/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari koordinasi dalam pelaksanaan program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) tahun 2025.
Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam tersebut menandai langkah awal Pemprov Sultra untuk membangun sistem tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel sejak masa awal kepemimpinan Gubernur Andi. Dalam sesi wawancara, Gubernur menyampaikan pentingnya sinergi dengan KPK dalam upaya pencegahan korupsi yang komprehensif.
“Kami sadar, pencegahan tidak bisa ditunda. Karena itu, kami datang ke KPK untuk meminta pendampingan sejak awal agar setiap langkah kebijakan tidak menabrak aturan hukum,” ujarnya.
Andi Sumangerukka menyebut pendekatan yang diambil tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga menyentuh dimensi strategis, seperti pelibatan KPK dalam perencanaan proyek, penguatan pemahaman hukum, dan peningkatan sistem pengawasan internal di lingkungan pemda.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pendekatan preventif yang dilakukan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan, terutama pada proyek strategis nasional maupun daerah.
“Langkah pemerintah pusat dalam mencegah korupsi perlu ditindaklanjuti oleh daerah secara konkret dan terstruktur. Sinergi ini sangat penting agar kebijakan pusat dan daerah selaras di lapangan,” tegasnya.
Kehadiran puluhan pejabat tinggi Pemprov Sultra dalam kunjungan ini juga mencerminkan keseriusan pemerintah daerah untuk menyamakan persepsi dan komitmen antarlembaga dalam upaya membangun integritas birokrasi.
Rombongan terdiri dari Sekda Provinsi, para kepala OPD strategis seperti Bappeda, BPKAD, Dinas Pendidikan dan Kesehatan, Dinas PUPR, serta para kepala biro, termasuk Direktur RSUD Bahteramas, RS Jiwa Sultra, dan RS Jantung Oputa Yi Koo. Juga hadir Direktur Utama PT Bank Sultra, menandakan bahwa penguatan tata kelola bukan hanya menyasar ASN, tetapi juga BUMD.
Dengan kunjungan ini, Gubernur ingin memastikan bahwa program-program pembangunan di Sultra sejak awal bebas dari potensi penyimpangan, dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan.
“Kalau pencegahan dilakukan sejak awal, kita bisa menghindari masalah hukum di kemudian hari. Ini bukan hanya untuk kepentingan pemerintah, tapi demi kepercayaan publik terhadap institusi,” pungkasnya.
Laporan: Arini Triana Suci R
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
