Kendari, Sultrademo.co – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, secara langsung meninjau aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra berupa lahan kosong di Kawasan Nanga-Nanga, Kendari, Selasa (24 Juni 2025).
Peninjauan lapangan ini dilakukan Gubernur didampingi oleh perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari, serta jajaran Komando Resort Militer (Korem) 143 Halu Oleo. Kunjungan ini bertujuan untuk memeriksa kondisi lahan sekaligus mempersiapkan pembentukan tim lintas instansi guna merancang rencana pemanfaatan aset daerah tersebut.
“Kami bersama Danrem, Ketua DPRD, pihak BPN Kota, dan pengelola aset daerah meninjau langsung kondisi lahan ini,” ujar Andi Sumangerukka di lokasi.
Ia mengungkapkan bahwa hasil pertemuan di lapangan menghasilkan kesepakatan untuk membentuk tim gabungan. Tim tersebut akan terdiri atas perwakilan Pemprov Sultra, Korem 143 Halu Oleo, BPN Kota Kendari, serta pihak-pihak terkait lainnya.
“Tugas tim adalah mengkaji serta menyelesaikan persoalan pertanahan di sini, termasuk kemungkinan adanya sengketa lahan,” tegas Gubernur.
Temuan Mencolok: Lahan Menyusut 207 Hektare
Dalam peninjauan tersebut, terungkap fakta mengejutkan mengenai luas lahan. Gubernur Andi menjelaskan bahwa berdasarkan dokumen legal yang ada, luas lahan aset Pemprov tersebut tercatat sebesar 1.000 hektare. Namun, hasil pengecekan langsung di lapangan menunjukkan realitas yang berbeda.
“Setelah kami tinjau di lapangan, ternyata hanya tersisa 793 hektare,” jelasnya. Artinya, terjadi penyusutan lahan sebesar 207 hektare dari luas yang seharusnya menurut dokumen.
Menyikapi temuan ini, Gubernur menegaskan komitmennya untuk segera mengusut penyebab penyusutan tersebut. “Pihak kami akan mencari tahu penyebab penyusutan ini dan siapa yang bertanggung jawab dengan terjadinya penyusutan lahan tersebut,” kata Andi Sumangerukka.
Di akhir pernyataannya, Gubernur menyampaikan harapan untuk masa depan lahan tersebut. Tujuannya adalah mengoptimalkan pemanfaatan aset berharga ini.
“Ke depannya, kami ingin memanfaatkan lahan ini secara optimal agar kawasan ini menjadi lebih hidup dan ramai,” pungkasnya.
Pembentukan tim lintas instansi menjadi langkah awal untuk mewujudkan rencana tersebut sekaligus menyelesaikan masalah pertanahan yang terungkap.
Laporan : Uci Lestari
Editor : UL
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
