Jakarta, Sultrademo.co – Kebijakan tarif impor baru yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai respons keras dari berbagai belahan dunia. Dengan dalih membalas negara-negara yang dianggap menerapkan tarif tidak adil terhadap produk AS, Trump menetapkan kebijakan tarif resiprokal dengan tarif dasar rata-rata 10 persen, yang bisa lebih tinggi untuk negara-negara dengan surplus perdagangan terhadap AS.
Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak, dengan tarif impor baru sebesar 32 persen. Meskipun masih lebih rendah dibandingkan Kamboja, Laos, Vietnam, dan Thailand, tarif ini tetap menempatkan produk-produk Indonesia pada posisi yang rentan di pasar AS.
Pemerintah Indonesia segera merespons dengan pendekatan diplomatik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Indonesia memilih jalur negosiasi dan diplomasi ketimbang retaliasi.
“Kami mempertimbangkan dampak jangka panjang hubungan dagang bilateral dan stabilitas ekonomi nasional,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Minggu (6/4/2025).
Dalam menghadapi tekanan tarif ini, Presiden Prabowo Subianto menetapkan tiga strategi utama: memperluas mitra dagang, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat konsumsi dalam negeri.
Deputi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Noudhy Valdryno, menyebutkan bahwa Indonesia sedang mengajukan keanggotaan BRICS serta melanjutkan proses untuk menjadi anggota tetap OECD.
Selain itu, pemerintah tengah mendorong akselerasi industri hilirisasi dan mengimplementasikan program sosial seperti Makan Bergizi Gratis.
Dari sisi pelaku usaha, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menilai kebijakan Trump merupakan pembuka negosiasi.
“Ini bukan akhir, tetapi awal dari ruang perundingan. Indonesia masih bisa mengatur ulang strategi dagang dengan AS,” katanya.
Ia mendorong pemerintah untuk membuka pasar-pasar baru di Asia Tengah, Eropa Timur, Afrika, hingga Amerika Latin.
Sementara itu, para pengamat menyoroti pentingnya strategi jangka panjang dan koordinasi regional. Edwin Martua Bangun Tambunan dari Universitas Pelita Harapan menilai pendekatan Indonesia sebaiknya bersifat akomodatif, sambil memperkuat posisi tawar melalui diplomasi multilateral.
“Negosiasi dan diversifikasi ekspor adalah dua kata kunci menghadapi krisis dagang global saat ini,” ujarnya.
Senada, Dinna Prapto Raharja dari Synergy Policies menilai kebijakan Trump adalah cara untuk menutup defisit AS dengan memaksa negara lain membeli produk mereka.
Ia mendorong Indonesia untuk tidak hanya bertumpu pada BRICS, tetapi aktif membangun kemitraan dengan negara lain seperti Kanada, Jepang, dan Turki. Ia juga menekankan pentingnya pengisian segera posisi Dubes RI untuk AS yang telah kosong hampir dua tahun.
“Kita harus serius membangun hubungan strategis dengan AS. Itu bukan hubungan yang bisa dijalankan sambil lalu,” tegas Dinna.
Kendati penuh tantangan, pemerintah Indonesia tampaknya telah menetapkan arah untuk merespons tekanan ini secara bijak menghindari konfrontasi langsung, sembari mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian global dengan diplomasi aktif, diversifikasi ekspor, dan penguatan ekonomi domestik.
Sumber : Tirto.id
Laporan : Arini Triana Suci R
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
