Ketua JaDI Koltim

Koltim, Sultrademo.co – Sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur pada tanggal 23-24 September 2020 yang lalu telah menetapkan dan melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020, atas nama Pasangan Calon Tony Herbiansah dan Baharuddin sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan akronim (BersaTU) dan Pasangan Calon Samsul Bahri Madjid dan Andi Merya Nur sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan akronim (SBM).

Setelah penetapan dan pengundian nomor urut, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Nomor urut 2 (dua) menggugat Surat Keputusan Nomor 91/PL.02.3-Kpt/7411/KPU-KAB/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020, dengan mengajukan gugatan sengketa administrasi pemilihan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kolaka Timur, meski pada akhirnya Laporan Paslon Nomor urut 2 (SBM) tidak dapat di register oleh Bawaslu Koltim karena tidak terpenuhinya syarat materil.

Dasar Paslon Nomor urut 2 (SBM) menggugat KPU Koltim karena salah satu dokumen pencalonan Paslon Nomor urut 1 (Toni Herbiansah) yaitu Formulir Model B.1-KWK Parpol atau Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon berbeda dengan identitas Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang bersangkutan.

Menanggapi dinamika dan polemik yang terjadi dalam tahapan Pendaftaran Bapaslon dalam Pilkada Koltim 2020 pasca penetapan dan pengundian nomor urut Paslon, Pemantau Pilkada dari Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kolaka Timur melalui Ketua Presidium Adly Yusuf Saepi, SH.,MH angkat bicara. Menurutnya, tidak akan ada masalah atau polemik yang terjadi dalam proses pendaftaran sampai pada penetapan pasangan calon oleh KPU, jika Ketua dan Anggota KPU Kolaka Timur bekerja secara profesional dan teliti dalam menjalankan tugasnya.

Adly menganggap bahwa para Komisioner KPU Koltim tidak menguasai regulasi pemilihan yang ada dengan baik dan tuntas, khususnya yang terkait dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Keputusan KPU Nomor 394 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagai pedoman KPU dalam melaksanakan tahapan pendaftaran. Harusnya KPU lebih sempurna dalam memahami dan mengusai regulasinya daripada peserta pemilihan atau masyarakat.

Baca Juga :  Babak Baru Kasus Dugaan Pencabulan Wakil Bupati Buton Utara

Adly mengatakan Polemik penetapan Paslon Nomor urut 1 (Tony Herbiansah-Baharuddin) adalah merupakan kelalaian, tidak cermat dan tidak telitinya KPU Koltim dalam melakukan verifikasi syarat calon pada saat pendaftaran Bakal pasangan calon (Bapaslon) tanggal 4-6 September 2020 lalu. Dengan tidak profesionalnya KPU dapat saja merugikan hak politik dari Bakal pasangan calon untuk berkontestasi dalam Pilkada 9 Desember 2020.

Lanjut Adly, dalam proses pendaftaran Bakal pasangan calon tanggal 4-6 September 2020 lalu, tugas KPU adalah menerima dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon, dengan meneliti pemenuhan kelengkapan dan keabsahan persyaratan pencalonan dari masing-masing bakal pasangan calon yang mendaftarkan diri di KPU. salah satu indikator keabsahan dokumen pencalonan bakal pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik sesuai Keputusan KPU Nomor 394 Tahun 2020 adalah seluruh dokumen pencalonan harus sesuai dengan identitas Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

Ketika dokumen pencalonan dari bakal pasangan calon ada yang tidak lengkap atau tidak sah dalam verifikasi syarat calon, KPU harus mengembalikan berkas tersebut untuk dilengkapi dan dilakukan perbaikan, dengan memberikan formulir tanda pengembalian kepada Partai Politik atau Bapaslon dalam masa pendaftaran sampai dengan sebelum berakhirnya masa pendaftaran.

Adly, menyarankan kepada Pihak-pihak terkait yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan atas suatu keputusan dan tidak profesionalnya Penyelenggara Pimilihan (KPU) dalam menjalankan tahapan Pilkada, khususnya kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur baik itu Pasangan Calon Nomor urut 1 (BersaTU) dan Pasangan Calon Nomor urut 2 (SBM) melalui Tim Hukum masing-masing Pasangan calon untuk melaporkan seluruh Komisioner KPU Kolaka Timur di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik, asas dan prinsip Penyelenggara Pemilu, dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon beberapa waktu lalu, sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Agar KPU Koltim kedepan lebih bertanggungjawab, profesional dan cermat serta teliti dalam menjalankan tahapan-tahapan Pilkada selanjutnya. Tutupnya.

Komentar