KENDARI, sultrademo.co – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 tetap digelar meski banyak pihak mendesak agar perhelatan politik yang bakal digelar pada 9 Desember mendatang ditunda.

Mulai dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Komnas HAM RI hingga Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendesak agar Pilkada Tahun 2020 ditunda. Namun Jokowi, KPU dan Parpol Pendukung Pemerintah tetap ngotot Pilkada 2020 tetap dilanjutkan.

Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sulawesi Tenggara, Hidayatullah, SH merasa aneh dengan sikap pemerintah dan para pendukungnya yang tetap memaksakan menggelar Pilkada Serentak 2020 meski Pandemi Covid-19 terus meningkat.

“Saya merasa aneh saja karena permintaan tunda Pilkada 2020 bukan soal pengandaian tapi fakta wabah covid-19 ini mematikan. Sementara yang ingin lanjut Pilkada menggunakan diksi pengandaian bahwa Covid-19 belum jelas kapan berakhirnya. Menjadi tak akademis dan tak nyambung dengan jawaban asal seperi ini. Sementara saat ini apa yang ditulis tentang pandemi Covid-19 adalah rangkaian data dan fakta. Tidak ditulispun, data dan fakta itu tetap sama, ada yang sakit dan ada yang sakit berakibat mati. Cek saja dirumah sakit kalau tak percaya ada di ruang isolasi bagi yang positif covid-19 dan di perkuburan massal untuk kematian akibat Covid-19” semprit Hidayatullah.

Hidayatullah mempertanyakan urgensi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang dipaksakan harus tetap digelar.

“Tidak ada yang penting. Hajatan ini biasa saja, bukan bagian dari rezim Pemilu dan apalagi tanpa libur nasional. Yang menjadi kesan luar biasa karena di serentakan di hari yang sama. Dulu Pilkada ini tidak seheboh sekarang, karena dulu hanya dimensi lokalitas lima tahunan saja dimasing-masing daerah. Suasananya sama dengan peringatan HUT masing-masing daerah. Hanya psikologi sosial terkait jabatan kepala daerah yang menonjol. Itupun hanya kebanggan kecil di keluarga dan sekelumit tim sukses.” jelasnya.

Lalu, kalau benar tidak penting Hidayatullah heran kenapa Pilkada tak ditunda saja agar lebih fokus dan prioritas dipenanganan pengendalian wabah Covid-19 baik kesehatan maupun stimulus ekonomi rakyat yang mulai terpuruk.

Menurut Hidayatullah, kalau pun ditunda di 2021 bagi kepala daerah yang berkahir masa jabatannya dapat diisi oleh PLT Bupati, PLT Walikota, PLT Gubernur. Tentu, tanpa wakil. Menurutnya posisi PLT bukanlah masalah karena memang kelaziman pemerintahan daerah sudah terukur dan diatur tertata rapi.

“Jadi tidak ada yang darurat 270 daerah kalau hanya sekedar alasan tetek bengek posisi PLT. Yang darurat itu Pandemi Covid-19 yang tiap hari menanjak dan sudah lebih 10 ribu orang yang meninggal s.d 26 September 2020. Ini fakta bencana dan kedaruratan yang sesungguhnya. Saya mau sampaikan kalau jabatan yang darurat dan bencana itu kecuali jabatan Presiden. Kalau ini runtuh maka bencana bagi rakyat dan bangsa karena melahirkan krisis politik dan pemerintahan” terangnya.

Baca Juga :  LA Centre Bersama Jodha Lover Mepokoaso Bantu Pengobatan dan Sembako Pak Manshur

Ia menerangkan bahwa Pilkada tidak mengenal jangka waktu tetap (fixed term). Pemerintahan daerah bukan cabang pemerintahan yang berbeda dari pemerintahan pusat tetap dalam sistem integralistik. “Kita bukan negara Uni apalagi bentuk federal dengan adanya Dewan perwakilan rakyat yang punya hak veto. Kita memang otonomi daerah tetapi dalam bingkai keutuhan NKRI dengan bentuk Republik. Sehingga untuk daerah dalam menyusun regulasi saja seperti rancangan peraturan daerah dikonsultasikan dan diperiksa dulu oleh pemerintah pusat, tidak terkecuali termasuk anggaran” tambahnya.

Menyinggung soal anggaran, Hidayatullah mengungkapkan bahwa kepala daerah tidak punya kewenangan guna menggunakan pendapatan asli daerah bagi sebesar-besarnya kepentingan warga daerah tersebut.

“Mayoritas daerah kita apalagi di Sultra bersandar dari anggaran oleh pusat. Jadi sudahlah menjadi sesuatu yang lumrah bagi saya kalau ada kepala daerah ikut terjangkit Covid 19, ketika melayani orang-orang pusat atau begitu banyak ke jakarta mengurus anggaran dan kebijakan-kebijakan. Bahkan banyak Kepala Daerah dan pejabat-pejabat OPD berangkat perjalanan dinas ke Jakarta dan berhari-hari bahkan berlama-lama ke Jakarta hanya untuk bertemu “orang – orang di Pemerintahan Pusat”. Akhirnya berakibat rakyat didaerahnya terlantar berhari-hari” jelasnya.

Menurut pria yang akrab disapa Dayat ini, banyaknya kepala daerah yang kembali maju mencalonkan diri, semakin memperumit dan mengurangi fokus daerah dalam memerangi Covid-19, akibat kepala daerahnya sibuk melakukan lobi-lobi meminta dukungan partai di DPP. “Jadi bertambah dua kali lipat ketidak fokusan mengurus pananggulangan wabah Covid-19 di daerah masing-masing. Akhirnya apa ? Protokol Kesehatan Covid-19 goyah, ketika pimpinan daerah sedang mencari tiket partai di pusat kekuasaan.” tambahnya.

“Jadi apanya yang penting dengan Pilkada 2020 ini? Ketimbang mendahulukan kesehatan masyarakat dan dampakanya dari wabah Covid-19 yang mematikan” sindir Hidayatullah.

Komentar