Kawal HAM, Masyarakat Sipil Siap Deklarasikan YLBH Sultra

Kendari, Sultrademo.co – Masyarakat Sipil siap deklarasikan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk mengawal isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan lingkungan.

Dalam diskusi kesiapan deklarasi itu,
Turut hadir para tokoh masyarakat sipil diantaranya Direktur Pertama WALHI Sultra Abdul Haris Palisuri, Ketua YPSHK Sultra Yusuf Tallama, Kepala Perwakilan (Kaper) Ombudsman Sultra Mastri Sultra, Ketua Jaringan Demokrasi (JADi) Sultra Hidayatullah, Komisaris Utama media online Sultrademo.co Arafat, Ketua Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Sultra Hartono, Komisioner KPUD Sultra Iwan Rompo, Direktur WALHI Sultra Saharuddin, Direktur Sultrawatch Muhammad Iksan, Ketua KIPP Sultra Natsir, Ketua Perempuan Pesisir Sultra Mutmainah, Ketua Urban Poor Consortium Hairil, Anggota Pospera Sultra M. As’ad dan perwakilan aktivis senior dan mahasiswa Sultra.

Bacaan Lainnya

Perwakilan Aktivis Perempuan Sultra Mutmainah saat membacakan deklarasi mengatakan YLBH Sultra bakal fokus mengawal masyarakat sipil secara Probono, melakukan advokasi lingkungan hidup, HAM dan demokratisasi, serta pendampingan terhadap gerakan mahasiswa, aktivis dan gerakan masyarakat sipil.

Perkumpulan Masyarakat Sipil juga memandatkan kepada Hidayatullah sebagai Ketua YLBH Sultra untuk mengurusi persiapan, deklarasi dan pergerakan selanjutnya.

Hidayatullah mengatakan sebelum YLBH Sultra lahir, berawal dari banyaknya kasus HAM, Lingkungan dan praktik Demokratisasi yang tidak menemukan titik terang hingga sekarang seperti Kasus tertembaknya Mahasiswa (26/9) Randi dan Yusuf, Polemik kasus tambang di Sultra, dan problematika demokrasi itu sendiri. Bahkan banyak agenda nasional yang membutuhkan respons masyarakat sipil di daerah Sultra yang masih berserak dalam gerakan yang tidak terorganisir dan patah ditengah jalan. Maka dibutuhkan sebuah lembaga pendampingan dari organ masyarakat sipil yang berorientasi pada advokasi hukum baik litigasi maupun non litigasi.

“Semua berawal dari banyaknya kasus HAM, lingkungan dan demokrasi di Sultra yang akhir-akhir ini tidak menemukan kejelasan, sehingga perlunya wadah lembaga yang fokus mengawal persoalan tersebut,” katanya.

Untuk diketahui YLBH Sultra bakal mendeklarasikan diri di awal tahun 2021. (AK).

*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
 

Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

Pos terkait