SulTra DeMo dan Para Pegiat Pemilu Serentak 2019 Terima Penghargaan dari KPU Kota Kendari

  • Whatsapp

Kendari, Sultrademo.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar refleksi akhir tahun KPU Kota Kendari yang dirangkaikan penyerahan Piagam Pemilu Serentak 2019 kepada para pegiat pemilu dan stakeholder di Rock Caffe Kendari, (28/12).

Dalam sambutannya, Ketua KPU Kota Kendari Jumwal Saleh mengatakan kritikan dari berbagai pihak menjadi bahan evaluasi bagi KPU Kota Kendari sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan pemilu yang akan datang.

Bacaan Lainnya

“Bagi kami yang pertama itu adalah karena kemarin adalah pemilihan serentak itu 5 kota, tentu ada beberapa hal yang menurut kami yang harus diperbaiki pada proses sistem yakni pengadministrasiannya” terangnya.

Menurutnya pada saat rapat rekapitulasi proses penandatanganan berita acara membutuhkan waktu yang lama.

“Butuh waktu 3 jam untuk bisa diselesaikan pendataan berita acara sehingga kedepan penting sekali peradministrasian itu secara elektornik agar tidak lama memakan waktu dalam pemilihan pemilu” Terangnya.

“Karena jenis pemilihan yang banyak,logistik¬† juga banyak sementara prosesnya sangat lambat sekali dan itu merepotkan kami KPU Kota Kendari dan KPU kabupaten” Tambahnya.

Di tempat yang sama Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia (JADI) Sultra, Hidayatullah mengungkapkan bahwa dalam hal penyelanggaraan pemilu 2019 masih ada kendala, 41 juta pemilih indonesia belum memiliki E-KTP.

“Kami minta untuk menuntaskan terkait dengan hak pilih bahkan kami sarankan terkait pendataan penduduk, yang tidak memiliki e-ktp ,”terangnya

Deputi Direktur SulTra DeMo, Andi Muhammad Hasgar Kala Menerima Penghargaan dari Ketua KPU Kota Kendari

Hidayatullah menambahkan terkait dengan penghitungan rekapitulasi yang memiliki tingkat kerumitan yang tinggi sehingga mengakibatkan banyak kesalahan -kesalahan perhitungan yang tidak disengaja, karena tingkat kerumitan ini juga mengakibatkan kelelahan dan ini harus di carikan solusi khusus.

“Bagaimana metode agar hasil rekapitulasi dan kesiapan struktur karena E-rekap ini akan memudahkan Pilkada 2020,” ujarnya.

Hidayatullah menambahkan KPPS yang kelelahan itu akibat dari kerumitan proses penghitungan hingga pagi hari. Ia berharap undang-undang pemilu bisa mengatur perhitungan suara agar lebih mudah.

“Resiko buat Bawaslu karena ini amanah dari dulu bagaimana mewakili publik menjadi pengawas menurut undang-undang meminimalisir dan mengawasi publik agar dihilangkan kerumitan -kerumitan dalam soal penghitungan suara,” terangnya.

Sementara itu sebagai Lembaga Pemantau Pemilu SulTra DeMo yang di wakili oleh Andi Muhammad Hasgar menyampaikan bahwa pada Pemilu 2019 yang lalu SulTra DeMo memiliki anggota sejumlah 141 orang yang tersebar di 16 kabupaten dari 17 kabupaten kota.

“Apa yang kami temukan di lapangan ada dinamika dimana baik itu dari KPU ada juga yang tidak paham soal regulasinya itu sendiri, ini perlu yang menjadi renungan dan kesadaran dari pihak penyelenggara,” ujarnya.

Dalam acara ini juga diberikan penghargaan oleh KPU Kota Kendari kepada lembaga pegiat pemilu SulTra DeMo, JaDI, KIPP, Disabilitas dan beberapa stakeholder lainnya atas partisipasinya mensukseskan pelaksanaan pemilu serentak 2019. (Ilfa)

Pos terkait