Kendari, Sultrademo.co – Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam mewujudkan keadilan sosial di sektor kesehatan memasuki babak baru. Melalui Program Jaminan Kesehatan Sultra (JKS), duet Gubernur Andi Sumangerukka dan Wakil Gubernur Hugua berupaya memastikan tidak ada lagi warga Bumi Anoa yang terabaikan saat membutuhkan bantuan medis, terutama mereka yang terhimpit di celah regulasi jaminan nasional.
Akses kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara. Namun, dalam realitasnya, masih terdapat ruang kosong dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan. Kasus-kasus darurat medis akibat kekerasan, penganiayaan, atau perkelahian sering kali menemui jalan buntu dalam pembiayaan karena secara regulasi tidak masuk dalam cakupan penjaminan BPJS.
Menyikapi hal tersebut, Pemprov Sultra mengambil langkah progresif dengan meluncurkan JKS. Program ini dirancang khusus untuk memberikan perlindungan medis bagi warga kurang mampu yang menghadapi kendala pembiayaan pada kasus-kasus tertentu yang tidak terakomodasi dalam skema BPJS Kesehatan.
Solusi atas Kendala Penjaminan
Kepala Dinas Kesehatan Sultra, Andi Edy Surahmat, menekankan bahwa JKS hadir sebagai jembatan bagi persoalan layanan kesehatan yang selama ini menghantui masyarakat ekonomi lemah. Menurutnya, banyak pasien yang secara kepesertaan terdaftar di BPJS, namun tetap terbebani biaya pengobatan karena jenis kasus yang dialami berkaitan dengan pelanggaran hukum atau penganiayaan.
“JKS diperuntukkan bagi pasien yang tidak bisa ditanggung BPJS, meskipun mereka memiliki kepesertaan. Hal ini sering terjadi pada kasus kekerasan atau penganiayaan yang secara regulasi tidak dijamin oleh BPJS,” ungkap Andi Edy Surahmat, Kamis (7/5/2026).
Dengan dukungan anggaran sebesar Rp1,5 miliar, program ini difokuskan pada situasi darurat di mana masyarakat tidak memiliki jaminan biaya. Pemprov Sultra berambisi agar setiap warga tetap memperoleh pelayanan medis prima tanpa harus memikirkan beban finansial di saat kritis.
Mekanisme yang Memihak Rakyat
Demi memastikan program ini berjalan efektif dan tepat sasaran, Pemprov Sultra telah menyiapkan mekanisme klaim yang sederhana namun akuntabel. Pasien yang memenuhi kriteria tidak akan lagi dibebankan biaya oleh rumah sakit yang telah menjalin kerja sama.
-
Sistem Klaim Langsung: Pihak rumah sakit akan mengajukan tagihan pelayanan langsung kepada pemerintah provinsi.
-
Target Tepat Sasaran: Salah satu syarat utama untuk mengakses layanan JKS adalah kepemilikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
-
Kolaborasi Lintas Institusi: Pemprov Sultra telah membangun kerja sama erat dengan sejumlah rumah sakit daerah guna memastikan pelayanan berjalan optimal dan mudah diakses di seluruh pelosok wilayah.
Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang berada di garis kemiskinan dan sedang menghadapi urgensi medis.
Harapan bagi Bumi Anoa
Kehadiran JKS bukan sekadar tambahan program jaminan sosial, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya. Program ini memperkuat pilar jaminan sosial di Sultra, sekaligus menghapus kekhawatiran masyarakat akan biaya “tak terduga” di rumah sakit.
“Harapan kami, dengan adanya JKS ini tidak ada lagi pasien yang terlantar atau tidak mendapatkan penanganan medis hanya karena keterbatasan biaya. Semua warga Sultra harus bisa tertangani dengan baik,” tegas Andi Edy Surahmat.
Melalui sinergi antara kebijakan yang humanis dan eksekusi yang transparan, Pemprov Sultra di bawah kepemimpinan Andi Sumangerukka dan Hugua terus berupaya memastikan bahwa kesehatan benar-benar menjadi hak milik seluruh warga Sultra tanpa terkecuali. JKS adalah bukti bahwa di Bumi Anoa, tidak ada nyawa yang lebih murah dari sebuah biaya administrasi.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
