Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara aktif mengambil bagian dalam upaya pengendalian inflasi di tingkat nasional melalui partisipasinya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Rabu (13/3/2024).
Rapat tersebut, yang diadakan secara virtual melalui platform Zoom Meeting, dihadiri oleh berbagai instansi terkait serta perwakilan dari pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dengan dihadiri oleh sejumlah narasumber dari Kementerian atau Lembaga terkait, termasuk Plt. Kepala Badan Pusat Statistik, Kabid Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, serta perwakilan dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Badan Pangan Nasional, antara lain. Turut hadir pula sejumlah pejabat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, termasuk Kadis Ketapang, Karo Perekonomian, dan Sekdis ESDM.
Dalam sambutannya, Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menyoroti kondisi inflasi di beberapa provinsi dan kabupaten/kota, dengan beberapa di antaranya menunjukkan angka inflasi yang cukup tinggi. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah kenaikan harga dan distribusi bahan pokok penting.
“Kondisi inflasi provinsi dan kabupaten/ kota pada Bulan Februari 2024. Inflasi Per-Provinsi (y-o-y) tertinggi yakni urutan pertama Papua Selatan 4,61 persen, urutan kedua Gorontalo 3,73 persen dan urutan ketiga Papua Tengah 3,72 persen,” ujarnya.
Hasil dari rapat koordinasi ini menekankan dua hal utama. Pertama, perlu fokus pada upaya-upaya antisipasi terhadap kenaikan harga komoditas tertentu yang berkaitan dengan tupoksi masing-masing instansi. Kedua, para kepala daerah diminta untuk melaksanakan operasi pasar guna menurunkan harga secara signifikan dan menggalakkan gerakan menanam.
Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, juga memberikan paparan tentang kondisi inflasi, di mana kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar. Dia menyoroti beberapa komoditas yang mengalami peningkatan harga, seperti cabe merah, minyak goreng, telur ayam ras, dan beras.
Usai rapat, Kadis Ketapang Sultra, Ari Sismanto mengungkapkan, bahwa pemerintah provinsi telah melakukan rapat koordinasi internal terkait ketersediaan pangan menjelang hari besar keagamaan nasional. Meskipun stok beras di Sulawesi Tenggara masih cukup, namun adanya laporan kenaikan harga beras menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.
“Stock pangan di Sulawesi Tenggara yakni beras masih cukup, namun berdasarkan pemantauan inflasi bulan februari baik month to month maupun year-on-year dan juga indeks perkembangan harga di Minggu ke-1 Maret hari ini yang telah dilaporkan oleh para narasumber dalam rakor bahwa semua Kab/Kota hari ini terkait dengan kenaikan beras,” ungkapnya.
Rapat internal kemudian dilanjutkan untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam upaya pengendalian inflasi di daerah. Ini menunjukkan komitmen pemerintah provinsi dalam mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi, sekaligus mengamankan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.
Dengan partisipasi aktif dalam rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan keseriusannya dalam mengatasi permasalahan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi regional.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
