Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Kota Kendari melalui Inspektorat Daerah mengajak masyarakat berperan aktif dalam mencegah dan mengawasi praktik korupsi. Ajakan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Amir Hasan, S.T.P., S.H., M.Si., saat membuka sosialisasi antikorupsi bertajuk “Dari Kepedulian Menjadi Pengawasan: Membangun Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi”, Rabu (4/11/2026).
Amir hadir mewakili Wali Kota Kendari. Kegiatan tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni Kepala Kejaksaan Negeri Kendari, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Tenggara, serta Inspektur Pembantu (Irban) Investigasi Inspektorat Daerah Kota Kendari.
Dalam sambutannya, Amir menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan semata-mata tanggung jawab aparat penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ia mengatakan, praktik korupsi berpotensi terus terjadi apabila masyarakat tidak memiliki kepedulian terhadap berbagai indikasi penyimpangan di lingkungan sekitarnya.
“Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Ada kekuatan besar yang tidak boleh kita abaikan, yaitu masyarakat. Kepedulian masyarakat menjadi titik awal yang sangat penting dalam mencegah korupsi,” ujarnya.
Amir menjelaskan, pengawasan masyarakat dapat dimulai dari hal sederhana, seperti memperhatikan proses pelayanan publik di kantor kelurahan dan kecamatan. Sebagai garda terdepan pelayanan pemerintah, kedua wilayah tersebut menjadi salah satu titik penting dalam memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan.
Ia juga meminta masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan penyimpangan, baik dalam pelayanan administrasi maupun pelaksanaan program pemerintah.
Menurutnya, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui Inspektorat sebagai saluran pengawasan internal pemerintah daerah. Sementara itu, dugaan pelanggaran yang membutuhkan penanganan lebih lanjut dapat diteruskan kepada lembaga berwenang, termasuk aparat penegak hukum dan Ombudsman untuk persoalan pelayanan publik.
“Kita tidak harus menjadi aparat pengawas untuk ikut mencegah korupsi. Cukup memiliki kepekaan terhadap persoalan di sekitar, berani menyampaikan informasi ketika menemukan indikasi penyimpangan, serta tidak membiarkan praktik yang dianggap tidak benar menjadi sesuatu yang biasa,” tegasnya.
Lebih lanjut, Amir menilai organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan berbagai komunitas sosial memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan budaya antikorupsi.
Ia mendorong kelompok masyarakat tersebut ikut mengawasi penggunaan anggaran, pelaksanaan pembangunan di lingkungan masing-masing, serta menyampaikan pengaduan melalui saluran yang tepat apabila menemukan dugaan penyimpangan.
Amir menegaskan, pengawasan masyarakat bukan untuk mencari kesalahan pemerintah atau membangun prasangka terhadap penyelenggara negara. Sebaliknya, partisipasi tersebut merupakan bentuk kepedulian agar pemerintahan berjalan dengan baik, anggaran digunakan sesuai peruntukan, dan hasil pembangunan dapat dirasakan masyarakat.
Pada kesempatan itu, ia juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Kendari agar senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan kewenangan.
Menurutnya, setiap keputusan dan kebijakan yang ditandatangani pejabat memiliki konsekuensi hukum dan administrasi yang harus dipertanggungjawabkan, termasuk setelah tidak lagi menduduki jabatan.
“Jabatan ini ada ujungnya. Karena itu, mari kita menjaga integritas. Setiap keputusan yang kita ambil dan setiap kebijakan yang kita tandatangani harus benar-benar dipertanggungjawabkan,” pesannya.
Amir berharap sosialisasi tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi awal terbentuknya gerakan masyarakat yang lebih peduli dan aktif dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menekankan, pemerintahan yang bersih tidak hanya membutuhkan aturan dan pengawasan internal, tetapi juga dukungan masyarakat yang kritis, berani, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.
“Pemerintahan yang bersih membutuhkan masyarakat yang peduli dan berani mengambil bagian. Mari kita mulai dari lingkungan terdekat, organisasi, komunitas, bahkan keluarga sendiri,” pungkasnya.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
