Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Kota Kendari menggelar rapat koordinasi (rakor) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait penyusunan laporan evaluasi kinerja Kepala Daerah (KDH) terhadap sinergitas Program Strategis Nasional (ProSN). Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Kendari, Rabu (11/02/2026).
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan berbagai OPD lingkup Pemkot Kendari yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan program strategis nasional di wilayah Kota Kendari.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari, Muhammad Saiful, menjadi narasumber utama dalam kegiatan tersebut. Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya penyusunan laporan evaluasi sebagai alat untuk mengukur capaian pembangunan daerah yang selaras dengan program pemerintah pusat.
“Laporan evaluasi ini memiliki peran sangat penting untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program strategis nasional di tingkat daerah. Data dari laporan ini nantinya menjadi tolak ukur capaian pembangunan,” ujar Saiful dalam rapat tersebut.
Ia menjelaskan, rakor ini bertujuan menyamakan persepsi antar OPD terkait pentingnya pelaporan ProSN agar seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai arah dan mekanisme penyusunan laporan evaluasi kinerja kepala daerah.
Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas OPD dalam proses pengumpulan dan penyajian data yang dibutuhkan dalam laporan evaluasi tersebut.
Menurut Saiful, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta pemerataan pembangunan di berbagai wilayah.
“Sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Kolaborasi yang baik akan menentukan keberhasilan program-program strategis nasional di daerah,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Saiful juga menegaskan bahwa setiap OPD memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Keakuratan data menjadi dasar utama penyusunan laporan yang berkualitas. Setiap angka dan informasi yang disampaikan harus memiliki dasar yang jelas agar laporan evaluasi dapat dipercaya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi antar OPD agar tidak terjadi perbedaan data dalam laporan yang disusun.
“Tanpa koordinasi yang baik, akan sulit menyatukan data dari berbagai sektor. Karena itu, komunikasi antar OPD harus terus diperkuat agar tidak terjadi perbedaan data,” ujarnya.
Selain itu, Saiful meminta seluruh OPD memperhatikan batas waktu penyampaian laporan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan juga menjadi salah satu indikator penilaian kinerja pemerintah daerah. Ini menunjukkan komitmen daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai format dan mekanisme penyusunan laporan evaluasi kinerja kepala daerah. Diskusi dan sesi tanya jawab berlangsung aktif, di mana para peserta menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi dalam proses pelaporan program strategis nasional.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemkot Kendari berharap seluruh OPD dapat menyusun laporan evaluasi kinerja secara terintegrasi, akurat, dan tepat waktu sehingga mampu memberikan gambaran nyata mengenai capaian pembangunan daerah.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
