Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Kota Kendari memperkuat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mempersiapkan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2026.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Tim Persiapan Penyelenggara RANHAM Lingkup Kota Kendari yang dipimpin Asisten I Setda Kota Kendari, Adriana Musarudin, di Ruang Rapat Bappeda Kota Kendari, Selasa (3/11/2026).
Rapat tersebut menjadi langkah awal untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program dan kebijakan yang berorientasi pada penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (HAM).
Dalam pembahasan, ditegaskan bahwa pelaksanaan RANHAM bukan hanya menjadi tanggung jawab Bagian Hukum, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh OPD sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Bappeda memiliki peran mengintegrasikan program berbasis HAM ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Sementara itu, Bagian Hukum bertugas mengoordinasikan pelaksanaan dan pelaporan aksi HAM dengan dukungan data dari seluruh perangkat daerah.
Adriana Musarudin menekankan pentingnya komitmen dan sinergi seluruh OPD agar pelaksanaan RANHAM di Kota Kendari berjalan optimal. Menurutnya, pemenuhan HAM harus diwujudkan melalui program dan pelayanan publik yang konkret sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus.
“Setiap perangkat daerah harus memastikan program yang dilaksanakan benar-benar mendukung pemenuhan hak masyarakat serta dilengkapi data dan bukti dukung yang dapat dipertanggungjawabkan,” demikian penekanan dalam pembahasan rapat tersebut.
Sejumlah sektor menjadi perhatian dalam pelaksanaan aksi HAM 2026. Di antaranya pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia, penyediaan fasilitas publik yang ramah disabilitas, pendidikan inklusi, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan akses pelayanan publik tanpa diskriminasi.
OPD juga didorong mengidentifikasi berbagai program dan kebijakan yang telah mendukung pemenuhan HAM untuk selanjutnya diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Selain aspek pelaksanaan program, rapat turut membahas kelengkapan data dan dokumen pendukung sebagai bagian penting dalam proses pelaporan dan penilaian aksi HAM.
Setiap OPD diminta menyiapkan laporan berdasarkan indikator dan format yang telah ditentukan, disertai dokumentasi kegiatan, data penerima manfaat, serta dokumen kebijakan terkait.
Proses pelaporan nantinya dikoordinasikan melalui Bagian Hukum dengan memanfaatkan aplikasi SAPAHAM. Dalam kesempatan tersebut, evaluasi juga dilakukan terhadap sejumlah indikator yang masih membutuhkan peningkatan, terutama pada aspek pendidikan inklusi dan pelayanan publik berbasis HAM.
Melalui koordinasi ini, Pemerintah Kota Kendari berharap seluruh OPD dapat segera menindaklanjuti hasil pembahasan melalui program kerja yang terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Dengan demikian, pelaksanaan RANHAM 2026 tidak sekadar berorientasi pada pemenuhan administrasi dan pelaporan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan publik yang inklusif, adil, dan bebas diskriminasi.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
