Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan keamanan wisata menjelang libur sekolah tahun 2025. Hal ini ditandai dengan partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan sosialisasi Surat Edaran Menteri Pariwisata mengenai penyelenggaraan kegiatan wisata yang aman dan nyaman selama musim liburan.
Rakor yang digelar secara hybrid oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) pada Senin, 23 Juni 2025 ini, diikuti jajaran Pemprov Sultra secara virtual dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Sultra. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dengan menghadirkan sejumlah narasumber strategis lintas kementerian dan lembaga.
Turut hadir mengikuti kegiatan dari pihak Pemprov Sultra antara lain Sekda Provinsi Sultra, Asisten II Setda, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta perwakilan dari BPS, Bulog, Inspektorat, dan OPD terkait lainnya.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya kerja keras pemerintah daerah dalam mengendalikan laju inflasi. Ia menyebutkan lima daerah dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi, termasuk Kabupaten Bombana (3,77 persen) dan Buton (2,87 persen), sebagai indikator perlunya intervensi cepat dan tepat.
“Ini bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut harga yang benar-benar dirasakan masyarakat. IPH itu nyata dampaknya di pasar,” ujar Tomsi.
Sementara itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam paparannya mengingatkan pemerintah daerah agar tidak lengah menyambut musim libur sekolah. Ia menegaskan bahwa periode ini merupakan momen lonjakan mobilitas masyarakat dan aktivitas pariwisata yang jika tidak dikelola baik, bisa menimbulkan risiko keamanan dan ketidaknyamanan.
SE Menteri Pariwisata yang disosialisasikan pada Rakor tersebut menguraikan tujuh langkah penting yang harus diambil, mulai dari penerapan prinsip CHSE, standar usaha pariwisata berbasis risiko, hingga penyediaan rest area bagi sopir. Tujuannya adalah menciptakan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua, terutama anak-anak dan keluarga.
“Sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci untuk menyukseskan penyelenggaraan wisata di masa liburan ini. Kita ingin wisata yang ramah, aman, dan tertib,” tegas Widiyanti.
Data Kemendagri juga memaparkan inflasi tertinggi secara nasional pada Mei 2025, dengan Papua Pegunungan mencatatkan angka 5,75 persen, melampaui target nasional. Meski Sultra belum termasuk dalam provinsi dengan inflasi tertinggi, langkah antisipatif tetap perlu dilakukan untuk menjaga kestabilan ekonomi jelang libur panjang.
Melalui partisipasi aktif dalam rakor ini, Pemprov Sultra menegaskan kesiapan menghadapi dua tantangan besar sekaligus—pengendalian inflasi dan penyelenggaraan libur sekolah yang aman. Sinergi lintas sektor pun kembali digalakkan guna memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.
Laporan: Arini Triana Suci R
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
