Pentingnya Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada

  • Whatsapp

Dalam Pemilihan Kepala Daerah baik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati maupun Walikota dan Wakil Walikota partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada calon atau pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam Pemilihan. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilihan tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan dapat dipandang sebagai evaluasi dan kontrol masyarakat terhadap pemimpin atau pemerintahan.

Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk perwujudan negara demokrasi. Negara tanpa partisipasi politik masyarakat cenderung otoriter dan sentralistik. Pengalaman politik pada saat orde baru memperlihatkan kesewenangan para pengambil keputusan politik dalam setiap perumusan kebijakan maupun perencanaan program.

Bacaan Lainnya

Akibatnya kebijakan atau yang diputuskan kerap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk pemberian diri baik dalam bentuk keikutsertaan, kehadiran, gagasan, keterlibatan dalam perumusan kebijakan dan pemberian diri dalam pengawasan manakala kebijakan itu hendak diimplementasikan.

Partisipasi politik masyarakat pada setiap Pemilihan juga sangat menentukan arah dan kemajuan suatu bangsa. Kualitas partisipasi politik akan sangat ditentukan apakah semua masyarakat yang telah memenuhi wajib pilih dapat memberikan suaranya, apakah masyarakat diberikan akses atau kemudahan dalam memilih serta apakah masyarakat dapat memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas yang didasarkan pada keyakinan dan kepercayaan pada calon yang ia pilih.

Konsep Pemilihan Umum maupun Pemilihan yang demokratis bersandar pada dua dimensi penting yakni kontestasi dan partisipasi. Kontestasi yakni menyangkut subjek peserta pemilu (partai politik dan kandidat) yang saling berkompetisi dalam meraih posisi politik tertentu. Dalam dimensi kontestasi, akan dilihat seberapa adil dan setara proses kompetisi yang berlangsung diantara para kontestan. Sementara dimensi partisipasi menyangkut subjek masyarakat sebagai pemilih yang memiliki hak.

Dimensi ini melihat bagaimana hak masyarakat dijamin serta diberikan ruang keterlibatan untuk mengawasi dan mempengaruhi dalam proses Pemilu ataupun Pemilihan. Selain dua dimensi yang menjadi dasar dalam Pemilu/Pemilihan yang demokratis juga ada satu hal yang berpengaruh dalam literasi kontemporer manajemen pelaksanaannya yakni faktor penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang dilakukan oleh subjek Penyelenggara Pemilu/Pemilihan. Hal ini terkait bagaimana integritas dan profesionalitas penyelenggara dalam menjamin Pemilu/Pemilihan berjalan demokratis.

Penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah dari tahun ke tahun masih memunculkan persoalan, baik persoalan yang berkaitan dengan kesiapan daerah dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah, persoalan pelaksanaan jadwal, tahapan dan program, pemenuhan persyaratan Calon Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah dan persoalan lain yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan.

Salah satu masalah yang sangat krusial pada saat penyelenggaraan ialah netralitas birokrasi dan Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan pilkada. Sampai saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan netralitas Aparatur Sipil Negara seperti tidak pernah terselesaikan. Pemerintah telah membuat ragam pengaturan untuk membatasi hubungan Aparatur Sipil Negara dengan kegiatan politik praktis guna memperkuat eksistensi dari netralitas.

 Sebagai warga negara, ASN (aparatur sipil negara) atau PNS (Pegawai Negeri Sipil) memiliki hak politik. Tetapi, ASN hanya memiliki hak pilih. Seorang ASN punya akses atas hak dipilih apabila ia mengajukan pengunduran diri atau pensiun dini dari status sebagai ASN.

Atas hak pilih tersebut, ASN “diperintahkan” untuk netral dalam politik kampanye, bukan dalam pilihan. Itu “perintah” UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara.  ASN dianggap memiliki modal simbolik dan kekuatan “birokratik-sistemik” yang sewaktu-waktu bisa digunakan dalam politik Pilkada. Oleh karena itu, berbagai undang-undang, peraturan, keputusan dan surat edaran dibuat untuk “mengkarantina” aktivitas politis ASN.

Semua itu baik, demi penjaga penyelenggaraan politik Pilkada yang berkeadilan. Selain itu, konsep netralitas ASN dimaksudkan untuk tetap menjaga performa kinerja, profesionalitas dan efektivitas kerja pelayanan publik. Dengan begitu, masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang baik, tanpa ada diskriminasi atas pilihan politik masyarakat tersebut.

Itu berarti, definisi netralitas  mesti dimengerti sebagai netralitas pelayanan publik. Dalam proses pelayanan publik di pemerintahan, masyarakat tidak diperlakukan secara diskriminatif atas pilihan-pilihan politiknya selama tahapan kampanye berlangsung. Atau, dalam proses pelayanan publik berlangsung, ASN tidak menitipkan pesan-pesan sponsor politik paket-paket politik tertentu.

Dalam praktiknya, netralitas fungsi pelayanan publik selalu terjaga baik. Masyarakat sangat jarang mendapatkan perlakukan diskriminatif dalam proses pelayanan publik. Justru di musim politik Pilkada, terkesan proses pelayanan publik semakin lebih baik, efisien dan efektif. Meniru Aristoteles, quality which makes good bureaucracy.

Berbeda dengan kualitas pelayanan publik, netralitas ASN justru tidak terjadi dalam aspek relasi birokrasi-struktural dalam suatu organasasi perangkat daerah. Gesekan “sistemik” dan perlakukan tidak adil terjadi karena perbedaan pilihan politik. Perbedaan pilihan politik mengakibatkan “block within” dalam instansi. Atas perbedaan itu, atasan menggunakan otoritas untuk mendiskualifikasi atau mendiskriminasi ASN dalam kebijakan, jabatan dan tugas.

Penggunaan otoritas yang cenderung diskriminatif itu tidak lain disebabkan oleh ikatan psikologis (fanatisme politik) dengan paket politik tertentu. Akibatnya, sang pemangku otoritas kehilangan inteligensia dan kemampuan mengambil kebijakan (decisiveness). Bahkan saking fanatiknya, seorang ASN yang berbeda dangan atasan (pemangku otoritas) akan diekslusi dari tugas atau jabatan struktural atau fungsional birokrasi.

Eksesnya memang tidak dirasakan oleh masyarakat sebagai penikmat pelayanan publik, tetapi marwah ASN sebagai penggerak roda pemerintahan menjadi buruk. Bahwa otoritas ternyata tidak menjamin bureaucratic justice, sebagai dampak perbedaan pilihan politik. Di sini, penilaian atas profesionlitas dan integritas pemangku otoritas menjadi sangat buruk. Dengan sendirinya, etika birokrasi luntur di tangan pemangku otoritas yang melacurkan diri pada fanatisme politik pilihan paket tertentu.

Momentum pilkada yang terjadi seperti ini akan mengakibatkan birokrat berada pada posisi dilematis. Setiap pasangan calon pasti memiliki ikatan terhadap birokrat yang berada di bawah kepemimpinan pasangan calon. Saat ini para birokrat sedang dihadapkan pada situasi politik antara mendukung atau tidak mendukung. Memihak pada salah satu pasangan calon jelas akan melanggar aturan. Sikap memihak pejabat birokrasi terhadap personal pejabat politik yang berkuasa akan menggiring birokrasi pada situasi yang tidak sesuai lagi dengan harapan ideal netralitas birokrasi.

Birokrasi bersikap tidak netral merupakan dampak dari tekanan politik terhadap jabatan karir birokrat. Demokratisasi lokal yang diwujudkan dalam pilkada serentak tidak terlepas dari adanya peran aktor dan atau elit  politik lokal yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi proses pemerintahan dan pembangunan di daerah. Tidak terkecuali dalam pemilihan Kepala Daerah.

Para aktor berperan dalam mengisi dan membangun ruang-ruang publik sebagai bentuk rekonsiliasi demokrasi dan dilakoni oleh subjek-subjek politik yang saling bersinergi mengawal ketat berjalannya transisi politik lokal di Indonesia. Peran aktor ini ditandai oleh kehadiran empat aktor utama yaitu, masyarakat politik yang di dalamnya terdapat anggota partai politik, masyarakat sipil merupakan kelompok/lembaga masyarakat yang memiliki karakter keswadayaan dan bebas dari pengaruh kekuasaan, pejabat pemeritahan dan   struktur birokrasi. Masyarakat ekonomi sebagai pelaku pasar dan pemilik modal.

Pelaksanaan pilkada sangat menarik menelaah keberadaan birokrasi sebagai public service dengan menitikberatkan netralitas birokrasi pada pilkada serentak. Tindakan birokrat diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik sehingga cenderung tidak netral dalam kontestasi politik. Terkait dengan itu, netralitas PNS sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara akan selalu menjadi salah satu isu yang diperdebatkan dan menjadi sorotan berbagai kalangan.

PNS yang netral selama pilkada berlangsung akan menjadi penopang utama demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Banyak tantangan dan permasalahan menghadang untuk mewujudkan aparatur birokrasi yang netral. PNS sebagai aparatur birokrasi pemerintah yang netral akan memperkokoh perannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Banyak pihak yang harus turut bertanggung jawab untuk mewujudkan netralitas PNS demi masa depan demokrasi yang lebih baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 05 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik akan dijatuhi hukuman berupa diberhentikan dengan tidak hormat. Selain itu, dalam PP Nomor. 53/2010 tentang Disiplin PNS, juga menegaskan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, Permasalah dalam proses pemilihan umum bukan hanya tentang perilaku aktor/pasangan calon yang bertarung dalam pencapaian kemenangan, tetapi juga penggunaan kekuatan birokrasi dan yang sangat terlihat jelas dimanfaatkannya kedudukan dan status aparatur sipil negara sebagai kekuatan politik. Hal ini dikarenakan Aparatur Sipil Negara merupakan sebuah kerangka tersusun yang dikendalikan oleh pimpinan-pimpinan setiap instansinya.

Aparatur Sipil Negara yang mencakup Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sering berpotensi digunakan oleh Kepala Daerah sebagai penunjang suara dalam pemilu atau pemilihan, ini dianggap bisa mendongkrak perolehan suara demi pencapaian kemenangan. Mengapa demikian, ada beberapa faktor secara umum yang dapat mempengaruhi kenetralitasan Aparatur Sipil Negara dalam pemilu, terutama pada faktor pekerjannya sebagai pegawai birokrasi yang dikendalikan oleh jabatan politik.

Maka penunjukan Kepala Daerah sebagai pembina Aparatur Sipil Negara akan mengakibatkan cara pandang terhadap loyalitas terhadap kepala daerah menjadi lebih besar.

Pilkada serentak yang akan dilaksanakan sangat memerlukan peran penting Bawaslu, dalam masaalah yang ditemukan Bawaslu harus lebih memperketat pengawasan dalam setiap kampanye yang akan dilakukan oleh setiap pasangan calon. Guna mewujudkan Pilkada yang demokratis, maka dibutuhkan lembaga Pengawas Pemilu dan pemilihan Kepala Daerah yang disebut sebagai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Bawaslu juga dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu melalui pencegahan dan penindakan pelanggaran, dimana penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu bukan bertujuan sebagai langkah terhadap upaya penindakan, namun lebih mengedepankan pada persoalan pencegahan.

Pergeseran orientasi pengawasan dari penindakan pelanggaran ke arah pencegahan dimaksudkan agar pengawasan tidak lagi ditentukan dari seberapa banyak pelanggaran dan tindak lanjutnya, tetapi dari efektivitas upaya pencegahan pelanggaran pemilu dapat dilakukan. Upaya yang dilakukan yaitu pengawasan partisipatif harus bersinergi dan menjadi faktor penentu dalam mendukung optimalisasi pemantapan yang berorientasi pada pencegahan.

Di balik semua problematis dan dilematis di atas, rakyat tetap punya daulat untuk memilih pemimpin yang terbaik. Dasarnya, rakyat punya rasa, pikiran dan kehendak untuk menilai, menimbang dan memilih pemimpin yang terbaik dari yang hanya sekadar baik. Demikianlah dengan para ASN, mereka lebih dekat dengan kekuasaan. karena itu, mereka tahu pemimpin seperti apa yang pantas jadi atasan. Akhirnya, kualitas pemimpin yang superlatif akan melahirkan kebijakan yang maksimal pro rakyat.

Pos terkait